Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, elektronifikasi transaksi merupakan bagian dari keharusan pemerintah daerah yang dihadapkan pada inovasi dalam melakukan belanja daerah. Ini juga untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan daerah, baik dari sisi pajak ataupun retribusi daerah.

"Kami dukung program elektronifikasi transaksi. Sehingga baik untuk optimalisasi anggaran pembangunan daerah," ujar Perry dalam webinar HUT Partai Golkar ke-56, ditulis Kamis (22/10).

Dia mencatat, saat ini ada 542 Pemda di 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten telah mengimplementasikan elektronifikasi transaksi. Sehingga 48,8 persen pajak daerah dan 17,8 persen retribusi sudah tersambung sistem elektronifikasi.

Kendati demikian, dia mengakui tingkat penggunaan elektronifikasi transaksi di antar daerah masih belum merata. Sehingga BI selaku mitra pemerintah terus berupaya untuk memeratakan dan memperluas penggunaan elektronifikasi transaksi di Indonesia.

"Memang saat ini tahapannya ada yang masih tahap awal, yaitu menggunakan cash management system. Tapi ada juga yang sudah menggunakan transaksi online untuk pajak dan retribusi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Menteri Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah.

Kebutuhan Daerah Tinggi

Tito menjelaskan, salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian utama dari pendapatan asli daerah. Tingginya kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya memaksa pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan elektronifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Sehingga lebih efisien dan lebih efektif, serta menghindari adanya kebocoran dan penyimpangan, baik dari sisi aparatur pemerintah daerah itu sendiri maupun dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi," kata Tito.

Tak hanya itu, elektronifikasi transaksi non tunai merupakan bagian dari keharusan pemerintah daerah yang dihadapkan pada inovasi dalam melakukan belanja daerah.

"Mengingat sebagian pelaku usaha sudah menerapkan sistem aplikasi dalam transaksi keuangannya, sehingga memaksa pemerintah daerah untuk melakukan inovasi elektronifikasi dalam belanja daerah, di antaranya dengan melakukan pembayaran melalui transfer langsung kepada pihak ketiga," ujarnya.

Alhasil, pemerintah daerah wajib melakukan inovasi elektronifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dapat mewujudkan program pengamanan fiskal daerah serta inovasi elektronifikasi dalam pelaksanaan belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah, melalui pembangunan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Perbankan.