Opini LKPP WDP, Jokowi janji penggunaan anggaran lebih transparan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mendengarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet kerja.
"Pada hari ini kita akan mulai tradisi baru, di mana penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014 akan dihadiri menteri, kepala lembaga pemerintahan. Juga sekaligus menegaskan pemerintah untuk meningkatkan keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (5/6).
Di tempat yang sama, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum menjadi undang-undang harus diperiksa BPK.
"Dalam laporan realisasi APBN 2014, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.550,49 triliun, atau naik sebesar 7,75 persen jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1.438,89 triliun. Pendapatan negara tahun 2014 tersebut mencapai 94,81 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.635,37 triliun. Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 sebesar Rp 1.146,86 triliun atau hanya 92,04 persen dari anggaran sebesar Rp 1.246,1 triliun," paparnya.
Harry melanjutkan, belanja negara tahun 2014 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya sebesar Rp 1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari anggaran sebesar Rp 1.876,87 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp 126,62 triliun atau 7,67 persen jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1.650,56 triliun.
Kemudian kenaikan pendapatan negara lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit anggaran tahun 2014 sebesar Rp 226,69 triliun atau naik sebesar 7,09 persen dibandingkan defisit tahun 2013 sebesar Rp 211,67 persen. Defisit anggaran negara yang meningkat tersebut diimbangi dengan kenaikan pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp 248,89 triliun atau mengalami kenaikan 4,84 persen.
"Atas LKPP Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). Opini tersebut sama dengan opini LKPP tahun 2013. Ada empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaAksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSoal Jokowi Buntuti Kampanye Ganjar di Jateng, PDIP Bandingkan Karakter Capres Tidak Bisa Blusukan
PDI Perjuangan menilai Jokowi dan Ganjar memiliki karakteristik sama dengan menyapa langsung masyarakat yaitu blusukan.
Baca Selengkapnya