Ombudsman Ungkap 5 Masalah Atas Menjamurnya Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Selasa, 4 Agustus 2020 18:49 Reporter : Bachtiarudin Alam
Ombudsman Ungkap 5 Masalah Atas Menjamurnya Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Ilustrasi BUMN. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ombudsman RI menjelaskan penyebab banyaknya fenomena rangkap jabatan pada posisi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setidaknya terdapat lima isu yang menjadi masalah atas banyaknya praktik rangkap jabatan komisaris.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan temuan tersebut, berdasarkan hasil investigasi sejak 2017 hingga 2019 yang menemukan sekitar 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan. Termasuk di tahun 2020 yang diyakini masih terjadi.

"Di 2020 pelanggaran itu tetap terjadi. Maka kita lakukan review secara teknis kepada BUMN untuk tahun 2020, hingga menemukan beberapa perkembangan terakhir," ujar Alamsyah dalam konferensi pers daring, Selasa (4/8)

Alamsyah menyebutkan terdapat lima isu yakni, pertama terkait kompetensi komisaris yang berasal dari relawan politik. Kedua, dominasi jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu.

Selanjutnya, penempatan oleh anggota TNI atau Polri aktif. Keempat penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN. Kelima adanya pengurus Partai Politik yang diangkat menjadi komisaris BUMN.

Kendati demikian, Alamsyah mengatakan, Ombudsman telah menyampaikan data-data yang mereka miliki kepada presiden. Dia berharap Ombudsman dapat segera membahasnya dengan Kementerian BUMN.

"Kami tidak ingin menelusuri siapa-siapa orangnya secara khusus, tapi semua ini akan kami dorong sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Ombudsman Minta Presiden Terbitkan Pepres...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini