Merdeka.com - Ombudsman RI meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) transparan terkait kasus pemadaman listrik. Ombudsman RI menilai bahwa komunikasi PLN terhadap publik sangat lemah.

Terbaru listrik padam terjadi di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu-Senin lalu. "Meski ini kali pertama bagi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mengalami blackout, tetapi ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi beberapa wilayah, seperti Kalimantan, NTT, NTB, dan lainnya," ujar Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (8/8).

Ombudsman mengatakan PLN tidak pernah menyampaikan apakah wilayah yang sering mengalami blackout tersebut mendapat kompensasi. "PLN harus lebih transparan, apabila ada keluhan-keluhan harus ada saluran penyampaian pengaduan. Hal ini terkait kompensasi agar hak-hak masyarakat terpenuhi," ujar Alvin Lie.

Pihak Ombudsman RI juga menilai jika besaran kompensasi yang diterima oleh masyarakat tidak sepadan dengan kerugian yang diderita. Menurutnya, peraturan menteri mengabaikan hak-hak publik dan perlu segera direvisi.

"Kami tentu juga akan mendesak pemerintah untuk tinjau kembali besaran kompensasi (dari PLN). Masyarakat perlu mengetahui hak-haknya," imbuhnya.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia