Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat sebanyak 273 laporan terkait rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Laporan tersebut dihimpun dari 34 posko perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia

"Terkait dengan isu CASN 2021, Ombudsman telah menerima laporan dari posko CASN 2021 sebanyak 273 laporan dari seluruh Indonesia," ujar Plt Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin dalam konferensi pers virtual terkait Update Publik Hasil Pengawasan Pelayanan Bidang Kepegawaian dan Jaminan Sosial, Senin (15/11).

Sobirin menyampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan peserta CPNS 2021. Adapun total laporan yang ditujukan kepada kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu sebanyak 65 kasus.

"Laporan di Kemendikbud itu tertinggi ada 63 laporan. Kemudian, Kemendes PDTT, Kemenag, Kemenhub, Bawaslu, BIN, BKBN, dan lainnya," bebernya.

Laporan yang paling banyak diadukan peserta CPNS 2021 yaitu mengenai ketidaksesuaian ijazah dengan kualifikasi pendidikan. Lalu, tidak melengkapi dokumen persyaratan administrasi, ketidaksesuaian sertifikat akreditasi, materai bermasalah.

"Selanjutnya, kendala ujian ulang/susulan SKD, format surat pernyataan tidak sesuai, inkompetensi verifikator dalam menjawab sanggahan, formasi PPPK Guru, Tidak sinkronnya NIK, hingga ketidaksesuaian IPK," bebernya.

Atas laporan tersebut, Ombudsman mendesak Kementerian PAN-RB dan kementerian/lembaga daerah terkait untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan coaching clinic pemenuhan SDM K/L/D agar memiliki standar yang sama dalam hal kualifikasi pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi.

"BKN juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Dikbud-Dikti, Kemendagri, dan BAN-PT untuk menyusun sistem pendaftaran CASN yang lebih integratif dan berbasis data induk nasional," tutupnya.