Merdeka.com - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, mengatakan pihaknya memiliki rencana mengekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun ini. Ombudsman RI menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih cermat dan penuh kehati-hatian.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengatakan ekspor beras mungkin bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Sebab, dikhawatirkan stok beras yang tersisa kualitasnya rendah dan tidak disukai masyarakat.

"Stok tidak berkualitas nanti tak bisa menekan harga untuk turun saat operasi pasar. Jangan sampai beras bagus di ekspor tapi beras yang ada di stok turun kualitasnya," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/2).

Dia mengungkapkan, harus berkaca pada tahun-tahun sebelumnya di mana harga beras cenderung melonjak naik seperti pada 2015. Kemudian sebagai antisipasi, pemerintah kemudian mengimpor beras sebanyak 861.000 ton. Stok bulog saat itu menjadi 1,3 juta ton.

"Lalu, pada 2016 pemerintah melakukan stabilisasi harga. Di sini kita lihat mengapa ini terjadi. Karena 2016 1,28 juta ton kemudian diprediksi cukup," ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, pada 2017 stabilisasi harga hanya mampu bertahan sampai pertengahan tahun saja. Dilanjutkan dengan upaya pemberantasan mafia beras.

"Tapi hanya sedikit harga turun, lalu naik sampai awal Januari 2018. Mengapa ini terjadi karena memang supply dari dalam negeri berkurang, stok Bulog 958 ribu ton. Perkembangan 2018 harga beras naik sedikit. Sementara stok Bulog 2,1 ton karena memang pada 2018 juga pemerintah menerapkan BPNT yang meluas. Sehingga stok di Bulog tidak terdistribusi meski ada impor 2,25 juta ton," tutupnya.