Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengatur ketentuan mengenai bank digital bagi bank umum di Indonesia. Ketentuan tersebut salah satunya akan dimuat dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Kegiatan Usaha Bank Umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menargetkan, aturan anyar ini akan rampung pada semester I tahun ini. Nantinya, bank berbadan hukum Indonesia (bank BHI) dapat menjalankan kegiatan usaha secara digital.

"Kita sedang membuat POJK yang akan terbit di akhir semester I tahun ini. Jadi akan kita atur beberapa hal yang sedang kita lihat bank digital," ujar Heru dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (4/5).

Dalam calon aturan baru nantinya, OJK akan mengatur modal yang disetor untuk mendirikan bank BHI ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10 triliun. Hal tersebut berbeda dengan yang ada dalam aturan saat ini yaitu sekitar Rp 3 triliun.

"Secara umum modal bank itu akan kita atur nanti menjadi Rp10 triliun. Kenapa Rp10 triliun, pertama modal bank umum kita Rp3 triliun, itu sudah 21 tahun yang lalu," kata Heru.

Selanjutnya

Heru menjelaskan, kepemilikan modal bank hanya Rp3 triliun hanya mampu digunakan untuk menghasilkan laba. Padahal bank dituntut harus bisa efisien dengan teknologi dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

"Kita melakukan penelitian, bank yang bisa efisien, menghasilkan laba dan memberikan dampak bagi ekonomi itu minimal punya modal Rp10-11 triliun. Jadi rentang Rp3-4 triliun itu hanya menghasilkan laba, kalau efisiensi masih belum," jelasnya.

Selain mengatur kepemilikan modal, dalam aturan baru nantinya, OJK juga akan mengatur khusus bank digital. Di mana diperlukan acuan khusus melindungi nasabah dari resiko yang akan timbul.

"Nanti akan diatur khusus digital banking, bagaimana data protection, data transfer, tata kelola teknologinya seperti apa. Lalu manajemen resiko seperti apa. Ini semua perlu kita atur," tandasnya.