Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengatakan, telah memodali industri perbankan dengan sejumlah aturan, untuk melakukan antisipasi ancaman resesi akibat Pandemi Covid-19. Salah satunya dengan Peraturan OJK Nomor 11 tahun 2020 terkait restrukturisasi kredit perbankan.

Lewat aturan ini, bank tidak lagi perlu melakukan pencadangan secara langsung saat memberikan restrukturisasi kepada nasabahnya.

"Perbankan kalau melakukan restrukturisasi tidak perlu bikin pencadangan langsung," kata Heru dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (30/7).

Otoritas juga meminta agar perbankan melakukan identifikasi masalah dan memitigasi risiko dari restrukturisasi jika gagal. Perbankan juga diminta melakukan berbagai tes untuk menghindari dampak. Selain itu perbankan berhak menentukan besaran pinjaman modal nasabahnya.

"Perbankan yang melakukan tindak lanjut, membuat atau melihat sektor yang masih berpotensi diberikan kredit," kata dia.

Pada dasarnya, Heru menerangkan POJK 11/2020 ini diberikan dalam rangka menyeimbangkan kepentingan nasabah terdampak Covid-19 dan kesehatan bank. Sehingga perbankan diberikan kewenangan untuk memilih dan menghitung resiko dari restrukturisasi.

"Jadi bagi perbankan kita dia akan menilai nasabah mana yang bisa diberikan restrukturisasi," kata dia.

Tentunya bagi nasabah yang paling terdampak akan diberikan perlakuan khusus dari restrukturisasi. Misalnya dilakukan penundaan bayar pokok atau yang lain. Sehingga resiko restrukturisasi ditentukan sendiri oleh perbankan.

"Sehingga nasabah bisa keluar dari masalah dan agar bank bisa melayani dengan baik," pungkasnya.

Perpanjang Waktu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan evaluasi penerapan POJK Nomor 11 Tahun 2020 terkait restrukturisasi kredit perbankan. Evaluasi baru akan dilakukan mendekati masa berakhirnya aturan ini, atau pada Maret 2021.

"Tentunya nanti pada saat mendekati atau kalau evaluasi telah kita lakukan," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (30/7).

Heru menjelaskan, aturan restrukturisasi dalam POJK 11 berlaku selama 1 tahun sejak diundangkan. Sehingga, aturan ini masih berlaku hingga Maret 2021. Otoritas baru akan memutuskan untuk memperpanjang atau tidak setelah dilakukan evaluasi dari penerapan aturan ini, baik di sektor rill maupun perbankan.

"Jadi memang POJK 11 ini berlaku sampai akhir Maret (tahun 2021), tapi kita evaluasi apa perlu diperpanjang atau enggak," kata dia.

Sebab, hingga kini otoritas melihat dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut. Heru ingin POJK 11 ini bisa menjaga sektor rill tidak terdampak. Sehingga industri perbankan tetap sehat.