Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan perluasan akses perbankan (financial inclusion) melalui program perbankan tanpa cabang (branchless banking). Utamanya setelah pengawasan perbankan berada di bawah OJK pada 2014 mendatang.

Ketua DK OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya bersama Bank Indonesia sedang menggarap kerjasama dari beberapa lembaga terkait.

"Jadi lembaga keuangan sebagai lembaganya, telekomunikasi nanti bisa menjadi jaringannya ya. Sistem pembayaran dan pengawasannya OJK dan BI dan sebagainya, jadi akan bisa jadi satu, mudah-mudahan segera kita dorong lebih cepat," kata Muliaman di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Selasa (26/2).

Selain bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi sebagai operator jaringan, OJK juga berupaya untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

"Itu memang belum secara spesifik. Tetapi saya melihat ini menjadi satu perhatian yang menurut saya sangat potensial karena sekarang kan banyak sekali pimpinan-pimpinan daerah sangat kreatif dan inovatif," jelas Muliaman.

Yang paling mendesak, kata Muliaman adalah aspek prudensial dari program branchless banking ini. "Intinya tentu saja ini sangat menunggu juga peran dari telko, aturan-aturan yang lebih kondusif, dan memang dalam beberapa hal, beberapa aturan-aturan yang saya kira perlu direview," tuturnya.