Merdeka.com - Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tercatat tumbuh positif hingga April 2017 ini. Total aset tercatat mencapai Rp 115,2 triliun atau tumbuh 10,18 persen secara tahunan (year on year).

Jumlah BPR saat ini mencapai 1.621 dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 9,95 persen (year on year). Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 95,5 triliun tumbuh 9,8 persen.

Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan banyak perbaikan di berbagai sisi BPR. Permasalahan internal seperti permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif mesti diperhatikan.

"Mayoritas BPR yang dicabut izinnya itu tidak karena persaingan. BPR itu kuat (untuk bersaing), istilahnya you jual saya beli," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad dalam Seminar Kajian Pengembangan Produk dan Layanan serta Strategi Branding BPR, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

"Pencabutan izin usaha karena dicuri oleh yang mengelola. Kalau tidak sepakat untuk selesaikan ini kita tidak akan maju, tidak akan move on," tandasnya.

Oleh kerena itu, Muliaman berharap dengan adanya catatan positif ini, BPR dapat melakukan penguatan dari dalam juga mampu menelurkan produk-produk yang lebih variatif dan menarik masyarakat.

"Kita tingkatkan tentu dengan environment yang baru. Kita tambah konten teknologi sehingga bisa menyentuh dan memberi kemudahan kepada nasabahnya. Ada kultur baru karena ada lingkungan baru yang harus dihadapi," tutup dia.