NU nilai program reformasi agraria pemerintah tak berjalan baik
Merdeka.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2017 resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam acara tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah guna kemajuan bangsa Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengatakan pemerintah perlu mengawal agenda pembaharuan agraria tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.
"Agenda pembaharuan agraria selama ini tidak berjalan baik karena pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaharuan agraria," kata Said Aqil di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11).
Menurutnya, untuk menjalankan program tersebut, perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil. Sehingga, program pembaharuan agraria bisa berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan.
Tak hanya itu, PBNU juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada program pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah. Di antaranya pembagian lahan pertanian dan percetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan revitalisasi infrastruktur irigasi.
"Juga proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik dan pembatasan impor pangan," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaKerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaHarunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN
Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaSerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Baca Selengkapnya