Nilai Tukar Rupiah Tertekan, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Ekspektasi penurunan suku bunga acuan bank sentral AS atau Fed Fund Rate sejak 2024 tertahan akibat inflasi AS .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sejumlah faktor eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2025.

Dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4), ia menyoroti kondisi global dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai penyebab utama tekanan terhadap nilai tukar.

Menurut Sri Mulyani, ekspektasi penurunan suku bunga acuan bank sentral AS atau Fed Fund Rate sejak 2024 tertahan akibat inflasi AS yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang ketat.

“Suasana dunia global sejak tahun 2024 diwarnai ekspektasi penurunan Fed Fund Rate, namun tertahan karena inflasi yang masih relatif tinggi dan pasar kerja yang kuat. Hal ini membuat The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunganya,” ujarnya.

Kondisi tersebut mendorong aliran modal kembali ke AS dan memperkuat indeks dolar. Dampaknya, banyak mata uang dunia, termasuk Rupiah, mengalami tekanan.

Sri Mulyani juga menyinggung dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang kembali menjabat sejak Januari 2025. Ia menyebut kebijakan perdagangan yang agresif turut memperburuk dinamika pasar global.

"Presiden Trump menerapkan tarif tinggi secara resiprokal terhadap sekitar 70 negara, termasuk Indonesia. Tarif ini mencapai hingga 125 persen dan memicu ketidakpastian besar di sektor keuangan global," ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa langkah tersebut menimbulkan gejolak pasar keuangan yang signifikan, serupa dengan situasi pada April tahun lalu.

“Kita menyaksikan gejolak besar di kuartal pertama tahun ini. Ini tidak hanya berdampak pada Amerika, tapi juga memicu penyesuaian nilai tukar di banyak negara,” jelas Menkeu.

Rupiah tercatat mengalami depresiasi hingga menyentuh Rp16.829 per dolar AS pada akhir April 2025. Nilai tukar ini, menurut Sri Mulyani, lebih mencerminkan tekanan eksternal dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.