Ngadu ke DPR, jemaah sebut Kemenag lalai awasi bisnis First Travel
Merdeka.com - Masyarakat korban penipuan agen penyelenggara perjalanan umroh, First Travel bertemu dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa korban dan kuasa hukum jamaah dari berbagai daerah.
Salah satu kuasa hukum korban First Travel, Rizki Rahmadiansyah menyebut Kementerian Agama lalai dalam menjalankan tugasnya mengawasi perjalanan umroh ke Tanah Suci. Kelalaian tersebut ditandai dengan tidak memiliki data jumlah jemaah yang akan diberangkatkan oleh First Travel.
"Kementerian Agama lalai melakukan apa yang diperintahkan undang-undang dan apa yang diperintahkan turunan undang-undang. Saya melihat disini, ada kelalaian dalam pengawasan," ujar Rizki di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta, Kamis (12/10).
"Salah satunya, hingga dua minggu penutupan First Travel, Kementerian Agama tidak memiliki data jumlah jemaah yang akan diberangkatkan. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah terhadap cara pengawasan," tambahnya.
Rizki menceritakan, saat bertemu dengan Kementerian Agama, pihaknya tidak mendapatkan solusi mengenai masalah yang tengah dihadapi jemaah. Pihaknya selalu dikecewakan dengan alasan Kementerian Agama hanya mengawasi rencana perjalanan.
"Kita ketemu Kemenag, selalu bilang yang mereka awasi hanya rencana perjalanannya. Entah apa itu maksud pengawasan rencana perjalanan. Disini saya mau bilang kalau yang diawasi hanya rencana berarti masih awang-awang," jelasnya.
Rizki menambahkan, pihak Kementerian Agama juga terkesan menyalahkan jemaah karena memilih biro perjalanan umroh murah. "Sudah terjadi malah salah-salahan. Kita tidak bisa terima ucapan kenapa mau jamaah bayar murah. Kenapa mau? Lah, pemerintah kenapa memperbolehkan travel itu buka biro perjalanan," tegasnya.
Untuk itu, Rizki meminta anggota DPR dapat membantu masyarakat korban First Travel memperoleh keadilan. Termasuk solusi mengenai dana masyarakat yang telah disetorkan kepada First Travel.
"Kami minta komisi VIII membantu kami mendapat keadilan. Mengumpulkan stakeholder terkait dan menyampaikan keinginan kami," tandasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Marak Umrah Backpacker, DPR Minta Menag Yaqut Atur Regulasi untuk Jemaah Indonesia
Marak Umrah Backpacker, DPR Minta Menag Yaqut Atur Regulasi untuk Jemaah Indonesia
Baca SelengkapnyaPeredaran Ratusan Ribu Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi Dibongkar Bea Cukai
Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan jasa ekspedisi
Baca SelengkapnyaSiap-Siap! Polisi Bakal Razia Travel Gelap Saat Arus Balik Lebaran
Menhub Budi mengusulkan Polisi melakukan razia mencari travel gelap saat arus balik lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak ini Jumlah Manusia yang Pernah Merasakan Melayang di Luar Angkasa
Apalagi di masa mendatang akan dibukanya penerbangan komersial ke luar angkasa sebagai wahana wisata baru.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaMomen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaKhidmatnya Upacara Melasti di Pantai Parangtritis, Bangun Keharmonisan Umat Beragama
Upacara Melasti di Pantai Parangtritis berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan
Baca SelengkapnyaEnam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat peringatan kepada 6 Online Travel Agent
Baca Selengkapnya