Merdeka.com - Pemimpin dan pejabat selalu menyebut Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sebut saja kekayaan dari pertambangan emas, tembaga, batu bara, bijih besi. Belum lagi kekayaan laut Indonesia yang beragam jenisnya.

Kekayaan alam ini diklaim sudah dimaksimalkan pengelolaannya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono jelang lengser dari kursi presiden.

Dalam pidatonya di gedung DPR, SBY mengatakan bahwa indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan periode sebelumnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Indikator lain yang menunjukkan rakyat Indonesia makin sejahtera dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia. SBY menyebut, pada 2004 rata-rata pendapatan per kapita masih USD 1.161. Selama sembilan tahun, kata SBY, meningkat rata-rata 13 persen per tahun.

Tapi yang diungkapkan SBY hanya secara makro dan angka di atas kertas. Pada kenyataannya, meski Indonesia sudah merdeka lebih dari 60 tahun, tidak semua rakyatnya hidup berkecukupan. Iklim kemerdekaan dan kesejahteraan belum dirasakan betul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Indikator mudahnya, sebagian besar rakyat Indonesia belum menikmati infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Sebut saja soal listrik dan air bersih. Merdeka.com mencatat nestapa rakyat Indonesia yang harus jadi perhatian pemerintah. Berikut paparannya.

748 juta rakyat tak nikmati air minum bersih

Penyediaan air bersih dan air minum masih minim. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), 748 juta penduduk belum memiliki akses air minum dan 2,5 miliar penduduk tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik.

Dirjen Pengembangan Air Minum KemenPU-Pera, M. Natsir memaparkan, pada 2013, secara nasional akses air minum telah mencakup 67,7 persen total penduduk Indonesia, akses sanitasi layak 60,91 persen. Sedangkan upaya penangan kawasan kumuh perkotaan masih menyisakan 12 persen atau seluas 38.431 hektar dengan rata-rata pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 2 persen per tahun.

Diakuinya, pembangunan infrastruktur bidang permukiman menjadi sangat penting mengingat pertambahan jumlah penduduk yang pesat akibat urbanisasi.

"Tahun 2025 diperkirakan 68 persen penduduk akan tinggal di perkotaan," ujarnya saat acara 'Jumpa pers water sanitation and cities forum' di KemenPU-Pera, Jakarta, Selasa (26/5).

Sanitasi buruk, BAB sembarangan

Water and Sanitation Specialist World Bank, Irma Magdalena Setiono mengatakan, 14 persen orang yang tinggal di pelbagai kota di Indonesia, masih buang air besar sembarang (open defecation), belum lagi hanya 5 persen lumpur tinja dan hanya 1 persen air limbah yang dihasilkan masyarakat dikumpulkan dan diolah dengan benar sehingga menyebabkan kekhawatiran akan dampak kesehatan dan lingkungan.

"Sangat ironis, ini diakibatkan dari capaian sanitasi yang masih buruk. Ada 14 persen orang di kota di Indonesia masih BABS," ujarnya saat acara "World Bank soal Sanitasi dan Air Minum" di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (30/10/2013).

10 juta rakyat belum nikmati listrik

Tingkat penyaluran atau rasio elektrifikasi listrik di Indonesia masih belum mencapai angka 100 persen. Meskipun Indonesia sudah merdeka 69 tahun, masih banyak rakyat Indonesia di pelbagai daerah yang hidup dalam gelap gulita, terutama mereka di bagian timur Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, sampai saat ini masih ada jutaan rakyat Indonesia belum menikmati listrik.

"Sampai saat ini rasio elektrifikasi mencapai 84,12 persen. Dari persentase tersebut, masyarakat yang belum menikmati listrik mencapai 10 juta jiwa," ucap Jarman dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Meski begitu, Jarman mengakui kondisi saat ini masih jauh lebih baik dari 2011. Dari catatan Jarman, pada 2011 ada 19 juta rakyat yang belum menikmati listrik.

Dari catatan ESDM terungkap daerah yang paling kecil elektrifikasinya yakni Papua yang hanya 43,17 persen. Daerah lainnya adalah NTT dengan rasio elektrifikasi hanya 59,52 persen serta NTB yang hanya 65,57 persen.

20 persen rakyat belum punya rumah

Akhir Desember 2014, Deputi Rumah Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Akbar Faisal menuturkan, 20,5 persen rakyat Indonesia tidak memiliki rumah. Baru 79,5 persen dari sekitar 251 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki tempat tinggal.

"Data itu dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang kami akan jadikan basis kebijakan pembangunan rumah rakyat berbasis demografi," ujar Akbar.