Merdeka.com - Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai ekspor benih lobster hanya menguntungkan middle man atau tengkulak, bukan nelayan tangkap. Para nelayan benih hanya dibayar sekitar Rp 3.000-4.000 per ekor.

"Middle man (tengkulak) ini yang sebenarnya mendapatkan keuntungan besar. Pemain besar bukan nelayannya," kata Dani di Kantor KNTI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Menurutnya, pembahasan wacana ekspor benih lobster bukan hanya sekadar boleh atau tidak, namun juga berisi pembenahan tata kelola pemanfaatan lobster dari benih sampai pembesaran.

Dia mencontohkan, di negara maju seperti Amerika, Kanada dan Australia lobster dibiarkan besar di habitat aslinya. Pengelolaan dengan sentuhan beberapa teknologi membuat tiga negara ini jadi eksportir lobster di dunia.

Selain itu, Vietnam menggunakan teknologi dalam budidaya lobster, sehingga mampu bersaing sebagai eksportir lobster di dunia. Bahkan Vietnam adalah negara dengan budidaya lobster paling berhasil di dunia.

Potensi Budidaya Lobster di Indonesia

Dani menilai, potensi budidaya lobster di Indonesia sangat besar. Sayangnya, pemerintah belum optimal dalam melakukan budidaya tersebut.

"Opsi budidaya belum jadi opsi yang diambil pemerintah untuk mendorong peningkatan Lobster," kata Dani.

Padahal, Indonesia bisa mengadopsi teknologi yang digunakan Vietnam karena tidak terlalu sulit. Meski demikian, dibutuhkan konsistensi untuk budidaya pembesaran.

Jika pemerintah ingin menjadikan lobster sebagai komoditas ekspor, infrastruktur harus segera dibuat. Minimal ditetapkan pusat budidaya lobster. Saat ini beberapa wilayah seperti Lombok Timur sampai Lombok Tengah, dan wilayah Sumatera memulai pembesaran lobster.