Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 2018.

"Perlu juga saya sampaikan hingga 2018 pemerintah sudah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah ada 37 juta (jiwa) dan anggota TNI/Polri 17 juta (jiwa), artinya yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Jokowi menyampaikan itu saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Program Kesehatan Nasional yang dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Ini angka yang sangat besar, saya minta manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki," kata dia.

Berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta dari tadinya 133 juta pada 2014.

"Dari jumlah keseluruhan itu, 96 juta adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan pemerintah, yang iurannya dibantu," tambah Presiden.

Jokowi pun meminta agar orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit tapi menekankan pada pencegahan dan promotif.

"Karena itu saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," kata dia.

Pembagian Wilayah

Selain itu, Jokowi juga meminta agar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengenai pembagian wilayah institusi yang menangani kesehatan.

"Menurut saya, urusan BPJS adalah urusan kesehatan individu, kemudian BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) urusan kesehatan keluarga, kemudian Kementerian Kesehatan untuk kesehatan masyarakat tapi kemudian semua dikoordinir Kementerian Kesehatan, sehingga jelas kalau ada hal-hal berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana lempar sini," kata dia.

Jokowi juga meminta agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan dipangkas.

"Harus dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah. Laporan yang saya terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung impor, ini sudah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," kata dia.

Dia memerintahkan agar skema insentif bagi penelitian-penelitian diperbesar.

"Riset-riset yang menghasilkan temuan obat kesehatan terbaru dengan harga kompetitif yang mengganti produk-produk impor, tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri," kata dia.

Penyebab BPJS Kesehatan Masih Terus Defisit

Praktisi Kesehatan, Kristo Sinambela menilai ada kesalahan besar dari pemerintah pusat sehingga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami defisit. Salah satunya, persoalan di tubuh BPJS berasal dari kesalahan gagasan atau ideologi yang dibangun pemerintah.

"Dalam pendapat saya masalah BPJS bukan masalah kecerdasan, bukan masalah manajemen, masalah BPJS terutama adalah ideologi. Menimbulkan salah kelola," kata dia dalam diskusi yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (17/11).

Dia mengambil contoh, untuk biaya pengobatan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit besar seperti operasi penyakit katarak mencapai sekitar Rp8 juta. Namun ada beberapa di luar rumah sakit yang justru menawarkan pengobatan setengah harga dari biaya rumah sakit tersebut.

"Negara sanggup memberikan operasi katarak Rp8 juta. Kenapa gak diberikan kepada kami Rp4 sampai Rp5 juta siap," kata dia.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu memberikan porsi terhadap rumah sakit besar untuk program BPJS Kesehatan. Imbasnya, justru berdampak pada dokter umum kecil mandiri dan klinik kesehatan yang belakangan mati.

"Pasca BPJS ada, puluhan ribu mantri, bidan, doktor umum kecil mandiri habis. Secara ideologi salah. Puluhan itu bangkrut. Risikonya menjangkau tenaga kerja terganggu jutaan," kata dia.

Padahal apabila porsi diberikan pemerintah lebih adil, maka defisit yang terjadi bisa diatasi. Dengan begitu, diharapkan pemerintah ke depan kata dia, bisa berkolaborasi dengan rumah sakit kecil maupun yang berada di bawahnya.