Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Negara suaka pajak masih ogah membuka diri

Negara suaka pajak masih ogah membuka diri british virgin island. blogspot.com

Merdeka.com - Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atauBritish Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan.

Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajak di tax havens.

Penolakan ini jelas membebani David Cameron yang bakal menggelar konferensi antikorupsi, kamis mendatang. Gelaran itu akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara.

Diantaranya, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos.

Kemudian, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat, Menteri Luar Negeri Argentina Susana Malcorra, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Sementara Rusia akan mengirim Oleg Syromolotov, mantan petinggi dinas intelijen (FSB).

Adapun BOT yang menyatakan bakal hadir baru Cayman Islands. Sedangkan British Virgin Islands, notabene menjadi tempat dari separuh perusahaan yang dirancang Mossak Fonseca, belum menyatakan keikutsertaannya.

Beberapa pekan terakhir, Inggris memang gencar menekan pemimpin BOT untuk menyepakati perjanjian pertukaran informasi diantara wilayah yurisdiksi. Selain Inggris, inisiatif ini juga didukung Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan 15 negara lain.

Pertukaran informasi ini memungkinan aparat pajak mengakses informasi dan menjalankan investigasi dugaan kejahatan keuangan. Sejauh ini, skema tersebut telah disetujui BOT kecil, semacam, Anguilla, Montserrat, Gibraltar, dan Isle of Man.

Jeffrey Sachs, ekonom cum penasehat Sekjen PBB Ban Ki-Moon, mengatakan Inggris dan Amerika Serikat harus memimpin upaya pengakhiran era tax havens.

"Jika Inggris dan AS bersama Uni Eropa dalam konferensi mendatang bersepakat era tax havens sudah cukup, maka akan ada perubahan fenomenal dalam waktu cepat," katanya, seperti diberitakan Guardian, kemarin.

Namun, disisi lain, dia juga pesimistis pemberantasan tax havens bisa dilakukan dengan mudah.

"Saya menduga bahwa negara-negara ini bisa berbuat banyak. Pebisnis di London, Wall Street bakal berjuang agar lubang ini tetap terbuka," katanya.

"Sistem ini sudah terlalu lama menimbulkan kenyamanan buat orang kaya dan penguasa."

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
Bea cukai Batasi Jumlah Barang Bawaan dari Luar Negeri, Kecuali Komoditas Ini

Bea cukai Batasi Jumlah Barang Bawaan dari Luar Negeri, Kecuali Komoditas Ini

Jika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.

Baca Selengkapnya
BBM Indonesia Selama Ini Tenyata Bergantung ke Singapura, Padahal Tak Punya Ladangan Migas

BBM Indonesia Selama Ini Tenyata Bergantung ke Singapura, Padahal Tak Punya Ladangan Migas

Selain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Agar Tak Disita Bea Cukai, Ini Batas Makanan yang Bisa Dibawa Pulang dari Luar Negeri

Agar Tak Disita Bea Cukai, Ini Batas Makanan yang Bisa Dibawa Pulang dari Luar Negeri

Pembatasan dilakukan karena khawatir masyarakat akan melakukan hal ini terhadap barang bawaan berlebih.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.

Baca Selengkapnya
Pelaku Bentrok Brimob-TNI AL di Pelabuhan Sorong Bakal Dijatuhi Sanksi Tegas

Pelaku Bentrok Brimob-TNI AL di Pelabuhan Sorong Bakal Dijatuhi Sanksi Tegas

Bentrokan antara anggota Brimob Polri dan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, telah diredam.

Baca Selengkapnya
7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.

Baca Selengkapnya
OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Baca Selengkapnya
Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur

Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur

Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.

Baca Selengkapnya