Negara suaka pajak masih ogah membuka diri
Merdeka.com - Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atauBritish Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan.
Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajak di tax havens.
Penolakan ini jelas membebani David Cameron yang bakal menggelar konferensi antikorupsi, kamis mendatang. Gelaran itu akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara.
Diantaranya, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos.
Kemudian, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat, Menteri Luar Negeri Argentina Susana Malcorra, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Sementara Rusia akan mengirim Oleg Syromolotov, mantan petinggi dinas intelijen (FSB).
Adapun BOT yang menyatakan bakal hadir baru Cayman Islands. Sedangkan British Virgin Islands, notabene menjadi tempat dari separuh perusahaan yang dirancang Mossak Fonseca, belum menyatakan keikutsertaannya.
Beberapa pekan terakhir, Inggris memang gencar menekan pemimpin BOT untuk menyepakati perjanjian pertukaran informasi diantara wilayah yurisdiksi. Selain Inggris, inisiatif ini juga didukung Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan 15 negara lain.
Pertukaran informasi ini memungkinan aparat pajak mengakses informasi dan menjalankan investigasi dugaan kejahatan keuangan. Sejauh ini, skema tersebut telah disetujui BOT kecil, semacam, Anguilla, Montserrat, Gibraltar, dan Isle of Man.
Jeffrey Sachs, ekonom cum penasehat Sekjen PBB Ban Ki-Moon, mengatakan Inggris dan Amerika Serikat harus memimpin upaya pengakhiran era tax havens.
"Jika Inggris dan AS bersama Uni Eropa dalam konferensi mendatang bersepakat era tax havens sudah cukup, maka akan ada perubahan fenomenal dalam waktu cepat," katanya, seperti diberitakan Guardian, kemarin.
Namun, disisi lain, dia juga pesimistis pemberantasan tax havens bisa dilakukan dengan mudah.
"Saya menduga bahwa negara-negara ini bisa berbuat banyak. Pebisnis di London, Wall Street bakal berjuang agar lubang ini tetap terbuka," katanya.
"Sistem ini sudah terlalu lama menimbulkan kenyamanan buat orang kaya dan penguasa."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.
Baca SelengkapnyaBea cukai Batasi Jumlah Barang Bawaan dari Luar Negeri, Kecuali Komoditas Ini
Jika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.
Baca SelengkapnyaBBM Indonesia Selama Ini Tenyata Bergantung ke Singapura, Padahal Tak Punya Ladangan Migas
Selain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Agar Tak Disita Bea Cukai, Ini Batas Makanan yang Bisa Dibawa Pulang dari Luar Negeri
Pembatasan dilakukan karena khawatir masyarakat akan melakukan hal ini terhadap barang bawaan berlebih.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaPelaku Bentrok Brimob-TNI AL di Pelabuhan Sorong Bakal Dijatuhi Sanksi Tegas
Bentrokan antara anggota Brimob Polri dan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, telah diredam.
Baca Selengkapnya7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham
OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca SelengkapnyaIstana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur
Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca Selengkapnya