Merdeka.com - Pasca longsornya terowongan Big Gossan milik PT Freeport Indonesia, pemerintah memperbolehkan Freeport untuk kembali. Pemerintah telah memberi lampu hijau bagi Freeport melakukan pengoperasi di tambangnya baik open pit maupun bawah tanah.

Apa alasan pemerintah? Kementerian ESDM beralibi, jika dibiarkan terlalu lama tidak beroperasi, maka akan merugikan pekerja tambang asal Indonesia di Timika, Papua Barat.

"Daerah Timika itu kalau mereka stop, enggak bisa kerja. Jasa itu di sana banyak, ada outsourcing. Itu pertimbangan kita juga," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite dalam acara coffee morning di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Jumat (5/7).

Thamrin mengatakan, Kementerian ESDM telah menerima hasil laporan tim independen yang merekomendasikan tambang bawah tanah bisa kembali beroperasi. "Namun, harus ada alat pendeteksi di tambang bawah tanah," tegas dia.

Meskipun dari hasil tim independen memperbolehkan pengoperasian tambang bawah tanah Freeport, Kementerian ESDM masih menunggu laporan dari inspektur tambang yang memeriksa runtuhnya terowongan tersebut.

"Mungkin hasilnya boleh juga, tapi harus ada kriteria. Intinya tambang Freeport masih belum, karena kita lihat banyak aspek. Kita sangat hati-hati untuk tambang terutama tambang bawah tanah, karena menyangkut nyawa. Ini korban juga cukup banyak," katanya.