Merdeka.com - Sekitar 100 pemegang polis atau nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera melakukan aksi unjuk rasa di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai kembali karena klaimnya tak kunjung dibayarkan oleh manajemen Bumiputera hingga awal tahun 2021. Padahal ribuan nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena polisnya sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga kini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia.

Fien Mangiri, Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera, mengatakan aksi kali ketiga ini ditujukan ke OJK agar regulator ini lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar ini yang tertunda sangat lama.

Ada dua tuntutan yang disampaikan ke OJK, setelah dua aksi serupa digelar di kantor pusat Bumiputera di Jalan MH Thmrin, Jakarta Pusat, pada tahun lalu.

“Pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK. Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya,” ujar Fien saat dijumpai di lokasi aksi, Rabu (24/2).

Dana Pendidikan Anak Nasabah Tersandera

©2021 Merdeka.com

Fien menjelaskan kelompoknya yang menghimpun para nasabah asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok ini sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK.

Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp 16-18 miliar.

“Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera,” pungkas Fien.