Merdeka.com - Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi diminta menutup keran impor gula rafinasi. Sebab, pada kenyataannya gula yang khusus untuk sektor industri itu bocor ke pasar untuk konsumen rumah tangga. Akibatnya, sejumlah petani tebu lokal merugi lantaran menumpuknya stok gula lokal.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk membahas hal tersebut.

"Kemarin kita diskusi. Pokoknya mau ada kebijakan yang lebih tajam untuk melindungi produksi dalam negeri," ungkap Hidayat di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Hidayat tak menafikan bahwa salah satu proteksi terhadap gula lokal adalah penghentian sementara atau moratorium impor gula rafinasi. Pihaknya tidak mempersoalkan jika kebijakan itu diambil demi melindungi gula lokal. Namun harus dipastikan pasokan ke sektor industri tetap terjaga.

"Ya bisa saja (moratorium). Tapi tentu harus diingat semangat kita menertibkan itu tapi jangan sampai industri mamin (makanan dan minuman) jadi tidak terjamin," tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT RNI Ismed Hasan Putro mengungkapkan sebanyak 1 juta ton stok gula milik petani dan perusahaan BUMN tidak laku dijual ke pasaran karena kalah bersaing dengan gula yang hasilkan dari gula rafinasi impor.

"Saat ini sekitar 1 juta ton lebih gula petani tidak bisa keluar gudang karena tidak laku. 200 ribu ton gula RNI juga tidak bisa keluar gudang. Kesalahan regulasi ini yang menyebabkan petani tebu terbunuh dan tidak bisa menjual gulanya," tuturnya.

Selama ini, Ismed menilai importasi rafinasi dikuasai oleh kartel importir gula sehingga impor gula rafinasi yang seharusnya ditujukan hanya untuk industri ini bocor ke pasaran dan merusak harga gula lokal.

"Untuk itu kami minta pemerintah Jokowi untuk menghentikan impor gula rafinasi. Sekarang ini, gula berbasis tebu sudah berkurang dan regulasi memberikan praktik rente dan kartel untuk menguasai gula rafinasi," jelas dia.