Merdeka.com - Pemberian fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) bagi investor bukan kebijakan baru di Indonesia. Namun di pemerintahan SBY-Boediono, tidak banyak investor yang mendapat fasilitas ini. Salah satu alasannya, syarat dari pemerintah kepada investor dinilai terlalu ketat.

Pemerintahan Jokowi-JK melonggarkan syarat pemberian keringanan pajak bagi investor. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015. Kebijakan ini mulai berlaku 6 Mei 2015.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemberian kelonggaran telah disetujui Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM). Keringanan pajak diberikan kepada perusahaan padat modal, padat karya dan memprioritaskan penggunaan kandungan komponen dalam negeri.

"Kalau ada komponen ekspor juga mendapatkan tax allowance. Itu intinya," ujar Sofyan di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/4).

Dengan pelonggaran syarat pengajuan keringanan pajak, Sofyan mengklaim banyak perusahaan telah mengajukan proposal.

"Kalau tahun lalu ada 32 perusahaan yang mengajukan, tapi karena peraturannya masih ketat maka yang mengajukan sedikit sekali. Mereka tentu akan mengajukan ulang karena kita buat lebih fleksibel," kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti menambahkan, aturan tersebut bakal menjadi magnet investor asing.

"Saya rasa sekarang sudah kita buka fleksibilitas. Kita lihat magnitude daripada investasinya. Jadi kita enggak pasang berapa, karena masing-masing industri kan punya karakter sendiri-sendiri," kata Prima.