Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama. Dalam aturan tersebut, pengusaha wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran.

"Kita minta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans dalam siaran persnya Jakarta pada Senin (23/7). 

Muhaimin mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh sudah merupakan tradisi dan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya  keagamaan. "Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif," katanya. 

Dia mengingatkan pada setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh,wajib untuk memberikan THR Keagamaan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus atau lebih. Dengan ketentuan bagi buruh yang telah bekerja satu tahun penuh secara terus menerus atau lebih mendapat THR sebesar satu bulan upah. 

Sedangkan buruh yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional. "Perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja (PP), peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut," katanya.