Moeldoko Minta Tata Kelola dan Manajemen Data Ekspor Impor Diperbaiki
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tata kelola dan manajemen data ekspor dan impor perlu terus diperbaiki agar tidak ada ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pemburu rente, dan dapat menimbulkan peluang korupsi.
"Perbaikan tata kelola ini penting, karena apabila terus dibiarkan dan tidak segera dibenahi, hal ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menjadi ruang abu-abu yang kerap digunakan oleh para pemburu rente," kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (19/10).
Ruang abu-abu merupakan aktivitas atau tindakan yang tidak diatur oleh peraturan dan menimbulkan ketidakpastian, sehingga rawan menimbulkan penyelewengan. Pembenahan tata kelola dan integrasi data ekspor impor juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta mencegah kegiatan ekonomi berbiaya tinggi.
Stranas PK telah meluncurkan 12 aksi pencegahan korupsi 2021-2022 yang memiliki tiga fokus sektor yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
Moeldoko mengatakan aksi pencegahan korupsi sesuai fokus Stranas PK harus menghasilkan basis data kegiatan pemerintah yang akurat, cepat, dan tersinkronisasi lintas sektor, termasuk dalam tata kelola ekspor-impor.
"Salah satu output yang harus dicapai dalam aksi ini adalah terwujudnya suatu database yang akurat, realtime, dan sinkron antar instansi terkait dalam ranah ekspor dan impor komoditas sehingga mampu meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan di level strategis," imbuhnya.
Pemerintah saat ini sedang menyusun payung hukum perbaikan tata kelola ekspor impor melalui sistem nasional data dan informasi yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). Payung hukum SNANK kini sedang difinalisasi dan diharapkan terbit pada tahun ini. SNANK diharapkan mampu menjaga transparansi perijinan ekspor impor dan memberikan kemudahan kepastian usaha.
"Data yang sudah sinkron lintas instansi tersebut akan disambungkan dengan dashboard KSP dan Sekretariat Kabinet agar bisa dipantau dan digunakan secara langsung oleh Presiden dalam pengambilan keputusan," jelasnya.
Moeldoko Juga berharap agar Stranas PK mampu menggaungkan komitmen pemerintah yang tidak pernah surut untuk pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi yang terus berupaya memperbaiki tata kelola ekspor dan impor.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada KSP Moeldoko juga kepada sekretariat Stranas PK Pahala Nainggolan yang telah memberikan dukungan baik untuk mewujudkan akuntabilitas dan integritas terkait ekspor impor," kata Airlangga.
KSP merupakan salah satu dari lima institusi yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian PPN/Bappenas.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!
Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaMoeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya