Miris, lebih dari setengah tenaga kerja RI cuma lulusan SMP

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengadakan acara workshop mengenai strategi Indonesia terkait ketenagakerjaan dan pendidikan. Bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), acara tersebut dilakukan pada 22-24 Mei 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas mengatakan Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan usia produktif yang melimpah. Untuk memanfaatkan hal tersebut, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

"Lokakarya ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dari OECD, IsDB maupun antar negara peserta dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan keterampilan. Khususnya terkait sumber daya manusia sebagai aset atau human capital, hingga kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan," ujar Menteri Bambang saat membuka acara Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skills Development Strategy Formulation di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).

Peserta lokakarya berasal dari sejumlah negara, baik dari negara maju maupun berkembang, di antaranya Algeria, Jordan, Tunisia, Kazakhstan, Senegal, Togo, Korea, Norwegia, Portugal, Mesir, Maroko dan Malaysia.

Menteri Bambang mengatakan Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pertama, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah.

Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia fokus pada dua isu, yakni tenaga kerja dan pendidikan.

Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui empat strategi utama.

Pertama, harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar. Kedua, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ketiga, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Keempat, perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor dengan produktivitas tinggi.

"Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas," ungkap Menteri Bambang.

Lokakarya tersebut juga dibidik untuk merekomendasikan mekanisme kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi pengembangan keterampilan, salah satunya melalui pengembangan roadmap strategi pembangunan keterampilan nasional.

"Saya berharap lokakarya ini dapat menghasilkan dialog konkret dan konstruktif tentang bagaimana Indonesia dapat lebih efektif dalam berkontribusi terhadap pembangunan serta membahas skema kerja sama yang optimal untuk mengisi jurang pengetahuan terkait strategi pembangunan keterampilan," pungkasnya.