Miris, banyak BUMN besar tak lindungi pekerja dengan BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengancam sejumlah BUMN yang belum mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rini mengatakan enam BUMN yang belum mendaftarkan 100 persen karyawan dan keluarganya menjadi peserta program tersebut akan jadi sorotannya hingga akhir tahun ini.
"Perusahaan yang perlu saya getok, akhir tahun saya akan perhatikan sepenuhnya adalah PT PLN, PT Pertamina, Perum Perhutani, PT Bank Mandiri, PT BRI dan PT BNI. Harap diingat, terutama yang bank," katanya.
Dia mencatat, dari 144 BUMN, sebanyak 50 BUMN telah mendaftarkan 100 persen karyawan dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan, 48 BUMN sudah mendaftarkan 80 persen, 31 BUMN yang sudah mendaftarkan 50-80 persen dan sebanyak 16 BUMN yang mendaftarkan kurang dari 50 persen karyawan dan keluarganya.
"Dan ada satu BUMN yang belum mendaftarkan sama sekali karyawan dan keluarganya. Nah saya pengen tahu nih. Ada satu tapi enggak dikasih tahu namanya," katanya.
Rini pun mengapresiasi BUMN yang sudah melindungi pekerjanya dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara XII, Garuda Indonesia, PT Timah, ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo.
Rini menegaskan BUMN harus secara penuh menjadi anggota BPJS Kesehatan untuk bisa bergotong royong membantu pihak tidak mampu dalam program JKN-KIS.
"BUMN itu saham dan modalnya itu oleh negara, berarti dari rakyat dan itu artinya BUMN milik rakyat. Karena itu, manfaatnya juga harus kembali ke rakyat. Program BPJS Kesehatan ini bantu masyarakat menikmati layanan kesehatan yang mereka butuh walaupun biayanya lebih besar dari kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi mereka bisa dapat," katanya.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan alasan perusahaannya belum sepenuhnya terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah masalah administrasi. Dalam kebijakan di masa lalu, pegawai yang sudah memiliki asuransi diperbolehkan untuk tidak ikut program nasional BPJS Kesehatan.
"Tapi semangat sekarang kan BPJS Kesehatan itu bagian dari gotong royong. Kami akan segera 'comply' (patuh)," kata Kartika.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan
Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca SelengkapnyaPetani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca SelengkapnyaDaftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang
ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN Kritik Jokowi: Sayang Anak Sampai Carikan Pekerjaan Jadi Cawapres
Padahal di saat bersamaan, banyak rakyat Indonesia yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan.
Baca SelengkapnyaPemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya
Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama
RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya