Merdeka.com - Komisi XI DPR mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan tarif cukai untuk produk alkohol eceran. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid mengatakan, potensi penerimaan cukai dari minuman beralkohol bisa mencapai Rp 15 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 mencantumkan bahwa jenis minuman beralkohol yang bebas dari pengenaan cukai adalah minuman alkohol yang dihasilkan dari proses peragian produk lokal tanpa label.

Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono menuturkan, minuman alkohol eceran, semisal Cap Tikus, memiliki kadar alkohol yang tidak bisa dikontrol. Dengan demikian sulit dikenakan cukai.

"Cap Tikus kadar alkohol ngawur. Kalau di pabrik kan dikontrol, bir sebesar 4 persen, vodka 40 persen, Cap Tikus bisa 49 persen. Susah dikontrol, susah dikenakan cukai," ungkap Agung saat rapat dengan Komisi XI di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5).

Agung mengaku, Ditjen Bea dan Cukai sudah berusaha menertibkan peredaran minuman beralkohol dengan kadar yang membahayakan. "Cap Tikus homemade industri, tidak punya pabrik, pekerjaan perorangan, diminum mati. Kita menangkap beberapa pembuatan minuman ilegal industri. Kadang spirtus itu alkohol yang dimetilkan dirusakkan itu gak boleh diminum. Itu sudah ditertibkan," tegas Agung.