Minta Rp20 Triliun, PMN untuk PLN Hanya Disetujui Rp5 Triliun di 2021
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 triliun untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian, anggaran PMN yang disetujui untuk perusahaan pelat merah tersebut hanya Rp5 triliun.
"PMN 2021, usulan awal PLN adalah Rp20 triliun dan mendapatkan alokasi sebesar Rp5 triliun," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, Rabu (9/9).
Zulkifli mengatakan, dana ini rencananya akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal pada proyek transmisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa, pembangkit EBT dan penunjang program listrik desa.
"Alokasi yang sedang dalam penajaman, estimasinya adalah distribusi Rp2 triliun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Kemudian transmisi Rp2 triliun untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Lalu listrik desa Rp1 triliun untuk Indonesia timur," jelasnya.
Terkait kajian kelayakan proyek dan dampak ekonomi sosial, PMN 2021 ini akan memberikan dampak tidak hanya bagi PLN tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi masyarakat manfaat PMN ini antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi.
"Bagi PLN, manfaat PMN ini antara lain penambahan PMN 2021 akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding dan secara berkelanjutan memperbaiki gap inquity rasio tahun selanjutnya. Lalu meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PLN untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan ketenagalistrikan," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tagihan itu muncul usai meteran listrik dirumahnya harus diganti dengan yang baru.
Baca SelengkapnyaPLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaAdanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaRumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca Selengkapnya