Minimalisir anggaran, BPS kaji penggunaan teknologi di sensus penduduk 2020
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengkaji penggunaan perangkat digital untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih hemat.
Kepala BPS Suhariyanto menegaskan pada sensus ekonomi yang dilakukan di 2016 membutuhkan anggaran mencapai Rp 3 triliun. Untuk itu, BPS akan mengefisiensikan anggaran dalam pendataan penduduk.
"Jadi penduduk ini merupakan data yang sangat penting karena itu perlu pemikiran dari seluruh pihak bagaimana data ini ke depan menjadi semakin berkualitas," kata Suhariyanto di kantornya, Selasa (14/11).
Sebelumnya, pihaknya sudah mencoba menggunakan perangkat digital dalam melakukan pendataan di luar sensus. Menurutnya, hal tersebut bisa menghemat biaya karena tidak perlu memakai banyak kertas, hanya menggunakan telepon pintar (smartphone).
Meski demikian, BPS belum menghitung penggunaan anggaran dalam sensus penduduk 2020. Namun, penggunaan perangkat ini rencananya untuk mendata penduduk yang berada di pemukiman mewah.
"Kita juga masih memikirkan akan ada populasi tertentu yang kita mengirimnya lewat email, webdisk, ini baru kita kumpulkan saja dari berbagai saran dari berbagai pihak," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaMencegah pencurian data pribadi dengan meningkatkan pengamanan mulai dari gadget sendiri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaProses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca SelengkapnyaImplementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.
Baca SelengkapnyaPAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca Selengkapnya