Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mempertanyakan pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dia menilai proyek tersebut tak pantas bernilai di atas Rp60 triliun lantaran melanggar beberapa ketentuan.

"Itu proyek Rp60 triliun lebih. Itu tidak pantas kalau jadi proyek Rp60 triliun kayak gitu," ujar Menteri Basuki saat kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara, seperti dikutip Jumat (6/3).

Dia menyoroti beberapa persoalan yang membuat pengerjaan proyek kereta cepat ini ditunda sementara untuk 2 pekan ke depan. Seperti penutupan saluran drainase eksisting di jalan tol yang menyebabkan banjir.

"Misalnya dia menutup drainase-drainase tol, bongkar, dibikin lagi supaya tidak banjir. Kemarin kan ada beberapa titik di tol banjir, itu karena drainasenya ketutup," keluh dia.

Menindaki kasus ini, Kementerian PUPR disebutnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pengawas proyek.

"Jadi saya sudah koordinasi dengan pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi), karena itu (proyek kereta cepat) di bawah Menhub. Kami hanya membantu di komisi keamanan jembatan panjang dan terowongan dan jalan," tukas Menteri Basuki.

Ridwan Kamil Setuju Proyek Kereta Cepat Dihentikan: Cara Kerja Masih Serabutan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penghentian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pihak kontraktor harus dievaluasi karena cara kerjanya dianggap serabutan.

Dia menilai, Kereta Api Indonesia-China (KCIC) beserta kontraktor kurang memperhatikan sistem manajemen konstruksi yang kurang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan misalnya menghalangi akses jalan.

"(Penghentian sementara proyek) KCIC saya setuju, karena ini mengingatkan agar KCIC jangan trabas trobos (mengerjakan proyek) tanpa memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja, bikin banjir dan sebagainya," kata dia di Sentul, Bogor, Senin (2/3).

Meski demikian, bukan berarti dirinya tidak mendukung proyek infrastruktur di sektor transportasi tersebut. Apalagi, itu masuk dalam proyek strategis nasional. "Proyeknya penting karena proyek strategis nasional. Tapi kalau dikerjakan merugikan masyarakat itu berarti cara kerja di lapangan (yang bermasalah), bukan proyeknya," imbuhnya.

"(penghentian pengerjaan sementara bagian dari) mengingatkan kontraktor, cara kerja di lapangan masih serabutan, tolong direview. Dikasih waktu dua minggu atau kurang oleh Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dan (Kementerian) Pekerjaan Umum (PUPR). Perbaiki metode kerja baru boleh dikerjakan. Jadi ini cara bekerjanya. Amdal udah beres tapi gaya bekerja kurang optimal," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com