Merdeka.com - Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun, demikian kementerian perhubungan masih perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap belum maksimal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain adalah pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Permasalahan hasil temuan pemeriksaan BPK, diantaranya pengelolaan PNBP, penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap," ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/5).

Menhub Budi mengatakan, selain masalah tersebut, dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan potensi dan kelebihan pembayaran, pemanfaatan aset serta denda yang belum dikenakan. Dia berjanji akan segera melakukan koreksi terhadap hasil temuan tersebut.

"Sebagian permasalahan telah kami tindaklanjuti, seperti melakukan penyetoran ke kas negara serta melakukan koreksi dalam laporan keuangan 2016," pungkasnya.