Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang cukup baik dengan mencatatkan 5,31 persen di 2022. Angka ini bisa semakin baik dengan bergantinya status pandemi menjadi endemi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga mengamini adanya peluang itu. Hal ini dilihat dari tingkat Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang menunjukkan angka ekspansif dan kinerja ekspor Indonesia yang masif positif.

"Terlebih lagi pemerintah telah menyampaikan secara resmi tanggap darurat pandemi akan dikonsultasikan dengan pihak WHO untuk kemudiannya bisa mengubah status dari pandemi jadi endermi pada minggu-minggu mendatang ini," kata Mahendra dalam Indonesia Financial System Stability Summit 2023, Kamis (23/2).

Kendati begitu, dia melihat masih adanya tantangan di sektor jasa keuangan kedepannya meski status pandemi dicabut. Maka diperlukan sejumlah upaya untuk meredam risiko dari tantangan-tantangan yang ada.

Mahendra memprediksi tren kenaikan suku bungan akan terus terjadi ke depannya. Di samping adanya kebijakan moneter dari bank sentral negara maju yang akan menahan tingkat bunga di posisi yang tinggi.

"Baik dari kacamata tingkat bunga di berbagai negara yang tinggi dan kebijakan moneter dari kebanyakan bank sentral negara maju yang akan tetapkan tingkat bunga tinggi dan mungkin saja pada periode yang lebih lama lagi daripada yang diperkirakan sebelumnya," urainya.

"Hal ini harus mamapu diantisipasi dengan baik. Dan pada saat ini kami di OJK, maupun bekerja sama sinergi kuat dengan pemerintah terutama Kemenkeu, BI, LPS senantiasa mencermati, memantau dan melakukan langkah untuk menjaga ketahanan dan juga stabilitas sektor dan sistem keuangan yang ada," sambungnya.

UU P2SK

Untuk itu, adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi salah satu landasan untuk antisipasinya. Dengan beberapa penyesuaian yang terjadi, OJK menyiapkan transisi yang stabil ditengah goncangan pasar keuangan global.

"Fokus OJK dalam P2SK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tak menimbulkan goncangan di sektor jasa keuangan, apalagi ditengah tak seimbangnya pasar keuangan global," kata dia dalam Indonesia Financial System Stability Summit 2023, Kamis (23/2).

Dia menyebut, pengesahan UU P2SK menuntut alokasi sumber daya yang besar dalam tindak lanjutnya. Sehingga dibutuhkan reformasi yang menyeluruh di internal krlembagaan OJK. "Yang kami sedang lakukan dengan intensitas yang tinggi melalui penyempurnaan kebijakan serta transformasi organisasi dan SDM," bebernya.

Untuk mengejar berbagai gal tadi, Mahendra berharap adanya kerja sama yang apik antara lembaga OJK dengan para pihak terkait. Utamanya dalam koridor-koridor baru yang diatur dalam UU P2SK.

"OJK berharap partidipasi aktif dari seluruh stakeholders dalam proses implementasi P2SK, itu termasuk sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait untuk kewenangan-kewenangan baru yang dimandatkan kepada OJK oleh UU P2SK," tegasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com