Meski Kaya SDA, ini Alasan Papua Belum Mampu Mandiri Biayai Pembangunan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kekayaan alam Papua belum bisa mendanai operasional pemerintahan daerah. Sebab, penerimaan negara dari provinsi di Timur Indonesia tersebut jauh lebih rendah daripada alokasi program pemerintahnya.
"Penerimaan negara dari ekonomi Papua ini dibandingkan yang kami berikan lebih besar. Meskipun Freeport dan perusahaan lainnya ini bayar pajak dan lain-lain," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (26/1).
Selama 6 tahun terakhir, kata Menteri Sri Mulyani, pendapatan daerah yang disetorkan negara tidak lebih besar dari yang diberikan negara kepada pemda dalam bentuk transfer daerah. Dia mencontohkan penerimaan negara dari Papua tahun 2015 hanya Rp 5 triliun. Sementara anggaran yang diberikan pemerintah pusat di tahun yang sama mencapai Rp 33 triliun.
"Penerimaan tahun 2015 dari Papua ini mencapai Rp 5 triliun, namun anggaran pemerintah yang dialokasikan buat Papua Rp 33 triliun ini dari otsus dan lain-lain," kata dia.
Selanjutnya
Bahkan saat harga komoditas anjlok di 2016 lalu, penerimaan negara dari Papua hanya Rp 4,6 triliun. Sementara anggaran belanja daerah mencapai Rp 39 triliun.
Inilah yang membuat pemerintah melakukan pemihakan kepada provinsi berdasarkan formula tertentu. Hal ini pun juga dilakukan pemerintah pusat kepada daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
"Pemerintah Pusat betul-betul menghargai kekhususan semua daerah di Indonesia, tetapi disaat yang sama kita lihat dari keuangan ini, berapa yang kita dapatkan dan kita transferkan lagi," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Mulai Waspadai Harga Beras Naik 7,7 Persen dari Awal Tahun, Ada Apa?
Selain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaPengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca Selengkapnya