Meski Kaya SDA, ini Alasan Papua Belum Mampu Mandiri Biayai Pembangunan

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kekayaan alam Papua belum bisa mendanai operasional pemerintahan daerah. Sebab, penerimaan negara dari provinsi di Timur Indonesia tersebut jauh lebih rendah daripada alokasi program pemerintahnya.

"Penerimaan negara dari ekonomi Papua ini dibandingkan yang kami berikan lebih besar. Meskipun Freeport dan perusahaan lainnya ini bayar pajak dan lain-lain," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (26/1).

Selama 6 tahun terakhir, kata Menteri Sri Mulyani, pendapatan daerah yang disetorkan negara tidak lebih besar dari yang diberikan negara kepada pemda dalam bentuk transfer daerah. Dia mencontohkan penerimaan negara dari Papua tahun 2015 hanya Rp 5 triliun. Sementara anggaran yang diberikan pemerintah pusat di tahun yang sama mencapai Rp 33 triliun.

"Penerimaan tahun 2015 dari Papua ini mencapai Rp 5 triliun, namun anggaran pemerintah yang dialokasikan buat Papua Rp 33 triliun ini dari otsus dan lain-lain," kata dia.

Selanjutnya

Bahkan saat harga komoditas anjlok di 2016 lalu, penerimaan negara dari Papua hanya Rp 4,6 triliun. Sementara anggaran belanja daerah mencapai Rp 39 triliun.

Inilah yang membuat pemerintah melakukan pemihakan kepada provinsi berdasarkan formula tertentu. Hal ini pun juga dilakukan pemerintah pusat kepada daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

"Pemerintah Pusat betul-betul menghargai kekhususan semua daerah di Indonesia, tetapi disaat yang sama kita lihat dari keuangan ini, berapa yang kita dapatkan dan kita transferkan lagi," kata dia mengakhiri.