Merdeka.com - Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno berpandangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh terhenti meski disertai banyak kontroversi. Menurutnya, kontroversi sebuah proyek, khususnya kereta api bukan hanya terjadi terhadap pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pro kontra pembangunan perkeretaapian di Indonesia tidak hanya terjadi sekarang, namun juga terjadi di masa Kolonial Pemerintah Hindia Belanda ketika akan membangun perkeretapian di Pulau Jawa 150 tahun yang lalu," ujar Djoko, Selasa (29/11).

Dian mengulas kembali, kontroversi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu pernyataan pemerintah yang tidak menggunakan APBN untuk membangun kereta cepat. Namun realisasinya, APBN dibolehkan membiayaan kereta cepat melalui skema penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, target operasional kereta cepat terus mundur, dan mengakibatkan pembengkakan biaya proyek.

Meski banyak terjadi kendala, kondisi tersebut hampir sama dengan konsesi kereta di zaman Hindia Belanda. Saat itu, sebut Djoko, pembangunan perkeretaapian ratai-rata diberikan pada swasta selama 99 tahun.

"Terakhir konsesi berakhir tahun 2009 untuk lintas KA Purwokerto-Wonosobo, walau di tahun 1970an sudah tidak beroperasi lagi hingga sekarang," ucapnya.

Dibandingkan berpolemik terhadap kontroversi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Djoko mendorong pemerintah Jawa Barat fokus terhadap pembangunan fasilitas perkeretaapian. Dia mendorong Pemkab Karawang, Pemkab Bandung dan Pemkot Bandung harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman melewati ke stasiun.

"Aksesibilitas dan kelanjutan perjalanan hingga mendekati perumahan dan pemukiman akan menjadi kunci keberhasilan penumpang kereta cepat," pungkasnya.

Butuh Dana

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak kunjung cair, karena angka final pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB belum ditentukan.

Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebelumnya direncanakan mendapat PMN Rp 4,1 triliun untuk proyek KCJB. Belakangan, kabarnya alokasi dana pemerintah itu urung diberikan. Untuk itu, pencairan PMN akan menunggu hasil hitungan terbaru audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski sebelumnya sudah ada angka pembengkakan sementara yang disampaikan.

"Masih menunggu keputusan Komite KCJB," kata dia dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (29/9).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhan dana sekitar Rp3,2 triliun untuk menambal pembengkakan biaya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kalau pembengkakan biaya tersebut masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP-kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui Perpres sama dari pinjaman juga, ktia sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9).

Menurut catatan, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.