Meski aturan pembatasan terbit, pengusaha yang masih butuh impor tak disanksi

Selasa, 4 September 2018 14:54 Reporter : Merdeka
Meski aturan pembatasan terbit, pengusaha yang masih butuh impor tak disanksi Keterangan pers Partai Golkar. ©Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada pelaku industri yang belum menggunakan bahan baku lokal dan masih mengimpor. Meski, saat ini pemerintah tengah berupaya menekan impor komoditas ‎guna memperbaiki nilai tukar Rupiah dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan memang pemerintah telah berupaya untuk menarik investasi industri yang memproduksi bahan baku sebagai substitusi impor. Namun demikian, pembangunan pabrik untuk bahan baku ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

"Kalau bicara substitusi ini barang yang sudah ada, bikin pabrik kan dua-tiga tahun, bikin pabrik tidak bisa sehari jadi. Ini dipilah-pilah barangnya, bahan baku, barang antara, dan barang hilir itu tadi yang kita bicarakan," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut dia, pelaku industri pasti akan menggunakan bahan baku lokal jika memang sudah tersedia. Namun jika belum, mau tidak mau harus mengimpor agar kegiatan produksinya terus berjalan.

"Industri sudah pasti kalau ada bahan baku dalam negeri pasti dibeli. Ini working capital maupun dari segi efisiensi," kata dia.

Oleh sebab itu, Menteri Airlangga menyatakan pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada industri yang tidak menggunakan bahan baku lokal. Sebab, kebutuhan dan spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan industri berbeda-beda.

"Kita tidak akan berikan sanksi, karena kan namanya industri kita tidak berikan sanksi. Kalau investasi justru insentif yang didorong. Dan domestic content, seperti otomotif ini banyak kan menguntungkan," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan payung hukum terkait tentang pembatasan impor 500 komoditas telah siap. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut Sri Mulyani, PMK tersebut akan diterbitkan paling cepat Rabu besok. "Nanti kita umumkan PMK-nya besok sore atau Kamis," tandas dia.

Pemerintah akan melakukan pembatasan impor pada 500 komoditi. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan dari 500 komoditi tersebut sebagian besar yang akan dikurangi adalah impor konsumsi.

"Akan direview lagi dan kebanyakan barang konsumsi," kata Menperin Airlangga.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini