Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)menemukan bahwa nasabah baik di sektor perbankan maupun non bank ada yang sudah tidak mampu lagi membayar kredit pokok maupun bunganya. Hal ini akan mempengaruhi likuiditas.

"Untuk itu baik di skema restrukturisasi maupun tidak direstrukturisasi likuiditasnya pasti terganggu," beber Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, usai Rapat Terbatas, Rabu (3/6).

OJK mencatat, sampai dengan 26 Mei, restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp517,2 triliun dengan total debitur sebesar 5,3 juta. Dari jumlah itu, Wimboh menyebutkan sebesar Rp450,6 triliun diantaranya berupa UMKM dengan jumlah debitur sebanyak 4,5 juta.

"Sedangkan non UMKM restrukturisasinya sudah Rp266,5 triliun untuk 780 debitur, ini baru di perbankan," ujarnya.

Sementara untuk lembaga atau perusahaan pembiayaan, per 31 Mei, telah direstrukturisasi senilai Rp75,08 triliun dengan nasabah 2,4 juta kontrak. "Sedangkan di perusahaan pembiayaan masih ada 538.000 kontrak yang masih dalam proses persetujuan," imbuh Wimboh.

Apresiasi Solusi BI dan Kemenkeu

Maka dari itu, OJK menyambut baik berbagai skema likuiditas BI dengan penurunan giro wajib minimum (GWM) hingga quantitative easing, sehingga likuiditas dapat terjaga. "Bagi bank yang mengalami likuiditasnya mismatch bisa menjual surat utangnya, merepokan kepada BI," jelasnya.

"Khusus bank yang apabila tidak bisa memenuhi skema likuiditas yang ditentukan oleh BI, maka ada skema yang disiapkan Kemenkeu yakni likuiditas darurat melalui bank peserta," imbuhnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6