Merdeka.com - Keambisiusan program pembangunan Presiden Jokowi mulai banjir kritikan. Sejumlah kalangan menilai, Jokowi tidak belajar dari pengalaman para presiden sebelumnya agar tak justru terjadi kemunduran.

Salah satunya diungkapkan Peneliti Senior CORE Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta. Menurutnya, Jokowi tidak bercermin pada target presiden sebelumnya yang gagal.

"Tingkat RPJM 2015-2019 dipatok sangat tinggi. Kalau sangat optimis apa pemerintah sudah pertimbangan dengan target yang tahun sebelumnya banyak meleset," kata Faisal.

Presiden Jokowi sendiri bukan tidak menyadari atas keputusannya ini. Jokowi mengaku memberi target kepada para menteri kabinet Kerja yang dipimpinnya. Presiden sengaja memberikan target tinggi agar para menteri bekerja keras.

Salah satunya target pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Kepala negara tidak menampik proyek pembangkit listrik 35.000 MW memang target ambisiusnya.

"Banyak yang sampaikan ke saya, kasih target yang realistis dong. Tapi masa saya beri target yang kecil, keenakan menterinya," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Selain itu, beberapa pihak lain, juga meminta Jokowi belajar dari pendahulunya agar bisa mengambil hal positif dan menghindari jatuh ke masalah yang sama. Siapa saja pihak itu? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Jadikan nelayan dan petani tombak perekonomian

Wakil ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto tidak puas dengan Susi Pudjiastuti. Alasannya, kesejahteraan nelayan belum terpenuhi, bahkan masih sulit tercapai.Secara tegas Titiek meminta Susi menyontek kebijakan ayahnya. Pertimbangannya, di masa pemerintahan Soeharto, nelayan dan petani menjadi ujung tombak perekonomian."Tidak usah susah susah, nyontek saja kebijakan Soeharto. Nyontek saja enggak usah malu. Kekinian memang tapi kalau yang dulu ada yang bagus kenapa tidak," ucap Titiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).Dalam pandangan Titiek, di masa pemerintah Soeharto Indonesia menjadi macan Asia dengan swasembada pangan dan ikan. Kebijakan Soeharto juga disebut-sebut bagus karena berasal dari hasil analisa para ahli."Pokoknya ditiru lagi saja. Dulu Indonesia sekarang juga Indonesia. Itu juga kebijakan para ahli," tegasnya.

Pembangunan tanpa andalkan utang

Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier menantang Jokowi serius menyelesaikan persoalan utang luar negeri. Dia mengaku punya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari jerat utang. Salah satunya fokus menekan utang swasta."Kalau utang luar negeri swasta ya harus diatur oleh pemerintah dan BI. Jangan hanya ingin jadi negara predikat bebas tapi utang mereka (swasta) melebihi tuannya. Harus ada pengaturan sewajarnya," ucap Fuad dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/9).Kemudian untuk utang asing pemerintah, Jokowi harus melakukan reformasi dalam APBN. Pembiayaan untuk anggaran belanja pemerintah harus dibebaskan dari mekanisme utang. Fuad menyebut, APBN zaman pemerintahan SBY banyak mengandalkan utang."Pemerintah pakai reformasi APBN. Sekarang tambah utang lagi gila-gilaan sama SBY. Tambah utang dan duitnya tidak tahu buat apa, yang penting ngutang. Harus benar-benar serius setop utang," tegasnya.

Intensif pantau kinerja para menteri

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Soeharto, Sarwono Kusuma Atmaja menceritakan, sewaktu Soeharto menjadi presiden, semua menteri-menteri harus melaporkan secara intens akan kebijakan dan pekerjaannya. Presiden Soeharto pun betul-betul meneliti dan membaca semua laporan yang diberikan oleh anak buahnya.Soeharto juga memberikan coretan-coretan dan lipatan ketika membaca laporan tertulis dari menteri-menterinya. Yang mana laporan tersebut seringkali terdiri dari puluhan halaman."Yang paling topnya saat masa keemasan 10 tahun itu, Soeharto melakukan seleksi menterinya lewat laporan intelijen. Itu akurat dan profesional. Karena saya juga kaget waktu melihat laporan itu, khususnya tentang diri saya benar semua," terang Mantan Menpan 1988-1993 itu.

Tiru Soeharto, presiden harus cepat atasi hambatan pembangunan

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merasa masih ada pekerjaan rumah belum selesai, khususnya di bidang regulasi proyek-proyek infrastruktur di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Infrastruktur realisasinya sangat lambat, banyak kesulitan, seperti masalah lahan, mengubah persepsi masyarakat soal pembebasan lahan, sehingga berlarut-larut," kata Wakil Ketua KADIN Noke Kiroyan dalam Diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bertema "Harapan Para Pengusaha Pada Presiden dan Kabinet Baru", Jakarta, Jumat (6/6).Biang kerok lambannya proyek infrastruktur di era SBY, menurut KADIN, terletak pada aturan yang tumpang tindih. Antar kementerian mengeluarkan beleid yang malah tidak mempercepat proses pembangunan sebuah proyek ketika negara sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi.Noke melihat pendekatan SBY, tidak seperti Presiden Soeharto. Isu inilah yang harus diperhatikan presiden terpilih, baik Prabowo Subianto atau Joko Widodo (Jokowi)."Beda dengan zaman Pak Harto kalau ekonomi memburuk pemerintah ambil langkah deregulasi hambatan," ujarnya.