Merdeka.com - Perwakilan nasabah asuransi Bumiputera saat ini sedang harap-harap cemas, menunggu jawaban dari surat permohonan audiensi ke parlemen (DPR RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sekretariat Negara.

Surat tersebut sudah dikirim dan diterima pihak terkait pekan lalu. Ini buntut dari kasus gagal bayar asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912, mirip dengan kasus asuransi Jiwasraya.

Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip dari berbagai sumber, ada sekitar 7 juta nasabah Bumiputera dengan lebih dari 18 juta polis potensial terkena gagal bayar. Artinya, tujuh juta orang atau lebih kemungkinan besar tidak bisa menerima duitnya, meski polisnya jatuh tempo atau habis kontrak (HK).

Fien M, koordinator nasabah korban gagal bayar Bumiputera wilayah Jabodetabek, menjelaskan surat permohonan audiensi itu dilayangkan agar nasabah korban Bumiputera bisa melakukan mediasi dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera dan OJK.

"Tujuan pengiriman surat tersebut, para nasabah ingin melakukan mediasi dengan BPA dan OJK agar proses pembayaran polis kami bisa segera diselesaikan. Di wilayah Jabodetabek, kami sudah mengumpulkan lebih dari 1.500 polis Bumiputera yang statusnya habis kontrak tapi belum dibayar oleh Bumiputera," ujar Fien pada Merdeka.com, Rabu (15/7).

Surat untuk Puan Maharani, Ketua DPR

Kata Fien, surat tersebut langsung ditujukan kepada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Kami ingin DPR membuatkan mediasi antara kami, OJK, dan BPA.

Menurutnya, masih banyak nasabah yang mendatangi kantor cabang Bumiputera di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia. Namun, mereka dialihkan ke kantor pusat (Jakarta). Di kantor pusat, pihak manajemen tidak ada jawaban dan akhirnya nasabah kembali dilempar ke kantor cabang masing-masing.

"Mereka memberikan janji-janji palsu kepada kami, pemegang polis. Padahal ada yang datang dari daerah (luar Jakarta), yang mengeluarkan biaya tapi tidak ada hasilnya," ujarnya.

Fien memaparkan dirinya bersama para nasabah lain di seluruh Indonesia mengharapkan uang polis mereka dikembalikan, karena sebagian besar nasabah adalah nasabah asuransi pendidikan. Uang tersebut dibutuhkan untuk biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi.

"Kami ingin diajak mediasi, mereka selalu bilang Bumiputera ini berbentuknya mutual, seolah tak ada pintu untuk mediasi," jelas dia.

Fien menjanjikan bila surat mereka tidak ditanggapi, maka kelompok nasabah akan melakukan pergerakan massa ke DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.