Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna Laoly, mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementeriannya menurun setelah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK). Hal itu dia katakan saat rapat kerja dengan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"PNBP tahun 2014 sebelum Perpres 21 Tahun 2016 itu Rp 2,949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu dan pada waktu 2015, Rp 3,89 triliun sesudah BVK, langsung drop ke Rp 1,9 triliun," kata Menteri Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Selain menarik wisatawan asing, Perpres ini juga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun. "Berarti kami kehilangan Rp 1 triliun lebih per tahun," ujarnya.

Anggota komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan Perpres ini konyol dan perlu evaluasi serius. "Ini Perpres konyol. Seperti kita negara murah gitu. Ini perlu evaluasi serius," kata Arteria.

Menurut dia, perpres yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dari kunjungan wisatawan asing justru tidak terwujud. "Kalau kita anggap USD 35 dikorbankan per orang dengan harapannya yang datang makin banyak, tapi tidak juga," ucapnya.

Senada dengan Arteria, Anggota komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, mengatakan perpres itu harus dievaluasi. Sebab, jumlah wisatawan juga tidak bertambah meski ada bebas visa.

"Usulan Arteria tadi harus dipertimbangkan soal perpres itu. Karena faktanya jumlah kunjungan wisatawan kota malah anjlok. Jadi tidak ada korelasinya dengan kebijakan bebas visa ini. Jadi perlu ditinjau kembali," tandasnya.