Menteri Yasonna Sebut Omnibus Law Masuk Pembahasan Usai Reses DPR 18 Desember

Kamis, 5 Desember 2019 11:50 Reporter : Merdeka
Menteri Yasonna Sebut Omnibus Law Masuk Pembahasan Usai Reses DPR 18 Desember Siti Aisyah tiba di Indonesia. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly, menyatakan pihaknya sedang mempercepat proses penggarapan Omnibus Law sektor ekonomi. Yaitu Cipta Lapangan Kerja yang digabungkan dengan Pemberdayaan UMKM dan Fasilitas Perpajakan.

Hal tersebut disampaikannya usai memberikan Keynote Speech dalam Diseminasi Peraturan Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat Untuk Mencegah TPPU dan TPPT di Jakarta, Kamis (5/12).

"Sudah dekat (progress penyelesaiannya), kita tinggal menyempurnakan draft RUUnya bulan ini. Saya dengar DPR reses tanggal 18 (Desember), jadi setelah itu akan masuk masa sidang baru dan akan dibahas," ujar Menteri Yasonna.

Menteri Yasonna menambahkan jika Omnibus Law sebagai bentuk perampingan regulasi ini akan jadi super prioritas Kemenkumham ke depannya. Dirinya juga menyinggung soal banyaknya UU dan regulasi yang dinilai belum tentu efektif.

"Pak Presiden juga bilang jangan banyak-banyak (UU), yang penting kualitas. Nanti (omnibus law) akan kita buat lebih simpel dan sederhana," imbuh Menteri Yasonna.

1 dari 1 halaman

Omnibus Law Dorong Investasi

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan melebur Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM jadi satu.

Sementara Menteri Yasonna, beberapa waktu lalu menyebut RUU Omnibus Law tentang Perpajakan sebagai upaya mendorong investasi dengan pemberian insentif pajak.

"Kan itu mendorong investasi juga sebetulnya. Insentif, sehingga menciptakan lapangan kerja juga," ujar Menteri Yasonna.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Khawatir Investasi Tumbuh di Bawah 5 Persen, Pemerintah Obral Insentif Pajak
Jokowi Minta DPR Tak Menghambat Proses Omnibus Law
Menkum HAM Upayakan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020
Refly Harun Usul Peraturan Pemerintah dan Perpres Juga Diberlakukan Omnibus Law
Kemenko Perekonomian Sebut Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen Jika Omnibus Law Berlaku
Draft Omnibus Law Akan Sampai di DPR Sebelum Reses 12 Desember
Sri Mulyani Target Omnibus Law Perpajakan Rampung Awal 2020

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini