Menteri Tjahjo Janji Mundur Jika Tak Mampu Pangkas Jumlah Eselon Dalam 6 Bulan
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, berjanji mundur dari jabatannya jika gagal melaksanakan instruksi pemangkasan sistem eselon di berbagai kementerian/lembaga. Dia mengatakan, itu merupakan titah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden RI periode 2019-2024.
"Janji saya ke Presiden, kalau setengah tahun ini saya tidak mampu, saya gagal, saya mundur," tegas dia saat menggelar sesi konferensi pers di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Menteri Tjahjo, permasalahan sistem eselon ini memang membuat sistem administrasi di Kementerian dan Lembaga menjadi lamban khususnya untuk mengeluarkan izin. Dia menambahkan, usulan penghapusan Eselon III-V ini sebetulnya telah dimasukan sejak 2012 lalu.
Dia menyampaikan, proses pengetatan sistem eselon akan dimulai dalam waktu dekat ini di Kementerian PANRB yang dibawahinya. Dia pun menargetkan, struktur eselon yang nantinya akan menjadi dua level saja ini dapat dicapai paling lambat setahun.
"KemenPANRB strategis, karena kita miliki amanat saat pelantikan presiden adalah masalah eselonisasi yang harus disederhanakan. Kita mau pangkas dua dan digantian jabatan fungsional. Target saya eselonisasi itu paling lama setahun selesai," tutur Menteri Tjahjo Kumolo.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaPejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaSistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaGanjar tidak mempersoalkan dukungan diberikan kepada Prabowo, melainkan menyoroti sikap inkonsisteni purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca SelengkapnyaSistem e-Meterai Peruri yang sempat error sejak Senin, 19 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca Selengkapnya