Menteri Teten: Potensi Laut Harus Diarahkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Pesisir
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melirik ada potensi pendapatan besar dari produktivitas di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, peningkatan produktivitas itu, mampu mengikis kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
Teten menilai, selama ini belum ada pelaksanaan yang maksimal dalam pemanfaatannya. Sehingga perlu ada peningkatan untuk memakmurkan masyarakat sekitarnya.
“Potensi laut yang selama ini masih tertidur harus segera kita bangunkan menuju Indonesia maju 2045, peningkatan produktivitas sektor kelautan harus diarahkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir,” katanya dalam pembukaan Rakernas III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo), Kamis (24/2).
Peningkatan yang dimaksud Teten, yakni menciptakan Sumber Daya Manusia di sektor kelautan yang berkualitas dan unggul. Kemudian, penciptaan lapangan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan kemakmuran masyarakat.
“Semua itu hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi kemitraan baik pemerintah akademisi dunia usaha UMKM dan besar, masyarakta dan kerja sama antar negara jadi pandu perjuangan Iskindo,” terangnya.
Sebagai organisasi sarjana kelautan, Teten meminta Iskindo untuk memasukkan isu strategis. Seperti tantangan-tantangan umum kedepannya dan perubahan perilaku yang akan terjadi nantinya.
“Dengan perubahan yang serba cepat dan penuh ketidakpastian baik covid maupun ancaman yang mungkin lebih besar kedepannya seperti perubahan iklim maka diskursus ekonomi biru perlu jadi isu strategis yang dibahas dan diturunkan dalam program dan kegiatan Iskindo,” katanya.
Korporatisasi Nelayan
Lebih lanjut, kata dia, di Kemenkop UKM tengah fokus dalam melakukan korporatisasi nelayan dengan konsep koperasi. Ia berharap hal ini bisa disinergikan dengan Iskindo.
“Saat ini Kemenkop UKM tengah mengedepankan korporatisasi nelayan berbasis koperasi. Sinergi dengan ISKINDO tentu diharapkan dapat memperkaya keragaman model bisnis dan pemanfaatan inovasi teknologi lebih maju kepada koperasi-koperasi perikanan dan kelautan di indonesia,” katanya.
“Kita harus menemukan cara terbaik mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kedepannya,” imbuh Teten.
Sumber: Liputan6
Reporter: Arief Rahman
(mdk/ags)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaMenteri Teten Sebut UMKM Mebel Sulit Beralih Jadi Bisnis Ramah Lingkungan, Ini Alasannya
Memang kontribusi sektor kriya memang tidak sebesar subsektor kuliner atau fesyen tapi masih berpotensi untuk pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaMenakar Langkah Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal
Relasi kerja dengan industri, merupakan inovasi bertujuan untuk percepatan penanganan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kendal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaMuhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaAturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara
Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca Selengkapnya