Menteri Susi: Tidak ada perlakuan khusus untuk perusahaan besar
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas tahun ini. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya akan mengefektifkan belanja negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, saat ini pemerintah mengalami defisit belanja negara.
"Kita akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu kita siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini," ujar Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (19/1).
Susi menegaskan kebijakan yang afirmatif harus segera diambil, tujuannya untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan termajinalkan. Selain itu, KKP akan terus mendorong pelaku industri perikanan di Indonesia khususnya pelaku perikanan kecil dan menengah (UMKM).
"Tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar. Semua harus mendapat perlakuan yang adil. Bantuan KKP diprioritaskan kepada pembudidaya, nelayan dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Susi menambahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan memperkecil gini rasio di Indonesia. Di mana, tahun lalu gini rasio berada pada 0,39. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerataan harus terus dilakukan mengingat potensi kekayaan Indonesia tinggi.
"Kita berusaha memperkecil kesenjangan antara yang kurang mampu dan yang kaya. Kalau yang kurang mampu kita bantu, yang kaya jangan lagi. Misalnya kalau sudah punya kapal, itu jangan dikasih kapal lagi. Nanti makin kaya dia," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaMenaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaNasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya: Dulu Dibanggakan, Kini Dicoret dari Program Prioritas dan Terancam Batal
Pemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.
Baca SelengkapnyaApa Itu Koalisi? Ini Pengertian, Tujuan, dan Contohnya
Koalisi menjadi faktor penentu dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSerap Aspirasi Masyarakat, Kaesang: Penghapusan Kartu Tani Terbanyak Diterima PSI
Kartu tani adalah kartu yang dirancang secara khusus untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya