Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyaknya pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik. Salah satunya mengenai pajak perikanan yang juga ikut terhambat karena masalah ini.

"Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) marah kepada saya, kok pajak perikanan masih kecil? Ya ibu kejarlah mereka (pengusaha). Tapi datanya tenyata enggak ada. Ya kan Ibu Menkeu ngambek sama saya," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1).

Dia menjelaskan, pengusaha banyak yang mengecilkan laporan angka hasil penangkapan lautnya. Padahal menurutnya pemerintah sudah optimal menjaga kedaulatan perairan RI dengan melarang kapal asing untuk melaut didalam negeri.

"KKP butuh laporan yang benar sehingga ini bisa mencerminkan hasil kerjanya Indonesia terkait pengelolaan tangkap yang benar. Saya besar dan kecil itu di laut, saya tak punya kapal tangkap ikan namun saya mengerti permasalahan ini. Jadi tolonglah buaya jangan dikadalin," jelasnya.

Dia menambahkan, faktanya masih banyak pengusaha perikanan yang berusaha menutupi perolehan hasil tangkapan lautnya. Ini menyebabkan kesehjateraan nelayan belum tersebar semerata.

"Stok ikan pertahun 2016 sudah 12,5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga disupport penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 dimana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?" tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6.com