Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, wajar jika pemerintah berniat membubarkan kementeriannya. Wacana ini pernah muncul saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Susi melihat, wajar jika KKP dibubarkan karena dinilai tidak menguntungkan dan hanya membawa kerugian bagi pemerintah. Semisal dalam anggaran subsidi sektor perikanan yang menghabiskan dana negara Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kilo liter (kl). Namun kementerian hanya mampu memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 300 miliar.

"Saya kira tidak salah kalau pemerintah mau tutup KKP, karena incomennya Rp 300 miliar saja, padahal modalnya Rp 11,5 triliun subsidi BBM," ucap Susi saat dialog bersama pengusaha kelautan di KKP, Jakarta, Selasa (11/10).

Menurut Susi, negara melihat anggaran sebagai equity yang harus dikembalikan. Kementerian bukan lembaga amal yang tugasnya membagi bagi uang pada masyarakat.

"Kita setidaknya punya target, ilegal fishing merajalela, nelayan kecil antre BBM, mau ke mana kita. Kalau mau saya tutup saja dan saya bagikan Rp 11 triliun tidak capek, jalan-jalan saja sudah," tegasnya.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut P. Hutagalung mengakui wacana pembubaran kementerian pernah ada. Namun berkat stakeholder atau para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia membuat pemerintah tetap mempertahankan keberadaan KKP.

"Semua organisasi yang hadir pada hari ini, termasuk pada masa transisi pemerintahan, kementerian kita juga goyang, sehingga sekarang kementerian kita tetap ada, karena mereka mengirim surat kepada DPR," tutupnya.