Menteri Susi Sebut Kebijakan Penenggelaman Belum Menyentuh Pemilik Kapal

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini pemusnahan kapal pelaku ilegal fishing merupakan satu-satunya cara untuk melawan ilegal unreported unregulated fishing. Meski demikian, hukuman ini baru menyentuh nahkoda kapal penangkap ikan ilegal, namun belum menyentuh pemilik kapal.

"Hukum kita harus mulai revisi bila perlu. Karena selama ini hanya sentuh nahkoda saja. Nahkoda dari sebuah sindikat mafia ilegal ini biasanya mereka tidak punya harga. Kalau tuntutannya subsider Rp100 juta, mereka tidak bayar karena tidak punya. Mereka hanya part dari big company. Mereka tidak peduli dikasih subsider Rp100 juta, Rp10 juta, tidak ada yang tebus," kata Susi dalam Rakornas Satgas 115, di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, penenggelaman kapal ini harus dilakukan agar para pelaku pencurian ikan tidak bisa kembali melakukan kejahatan. Sebab, jika sebuah kapal disita lalu dilelang, maka bisa saja kapal tersebut kembali dibeli oleh sindikat penangkapan ikan ilegal.

Dana untuk membeli kapal, jelas dia, tidak seberapa bagi sindikat tersebut karena mereka mendapatkan keuntungan dari kapal-kapal lain. "Kalau mereka ditangkap, disita, terus dilelang, mereka bayar Rp2 miliar itu pendapatan 1 kapal. Kapal yang lain bisa cari lagi. Lalu mereka punya kaki tangan yang akan membeli kembali. Jadi kita tangkap lagi kapal yang sama dua tiga kali," ungkapnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, maka kegiatan ilegal fishing juga berkaitan dengan sejumlah konflik yang ada di tanah air. Kapal-kapal penangkap ikan ilegal, juga menjadi kapal yang membawa senjata selundupan ke tanah air.

"Konflik Aceh dan Poso itu ada linknya kalau kita investigasi ada kaitannya dengan ilegal fishing. Senjata dapat dari mana. Bom teroris, bahannya sama jenisnya sama dan alatnya sama, tidak berbeda. Kalau kita lihat 'Ah ini bom ikan saja'. Kita lupa kalau itu bom yang sama dipakai teroris, nanti kita akan kebobolan, masyarakat terganggu," imbuh dia.

Selain itu, tercium pula bahwa kegiatan ilegal fishing merupakan upaya suatu negara untuk mendominasi negara lain. Juga upaya untuk mengambil sumber daya suatu negara.

"Bahwa saya lihat bahwa ilegal fishing ini untuk dominasi ekonomi negara lain dan ambil sumber ekonomi negara lain. Kapal itu masuk enggak kosong pak, mereka enggak declare apa yang dibawa. Pulangnya bawa ikan," tandasnya.