Menteri Susi: Sampah Plastik Di Laut Jadi Persoalan Besar Umat Manusia
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa sampah plastik di lautan Nusantara merupakan persoalan besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, semua pihak harus berkontribusi mengatasinya.
"Sampah di laut adalah persoalan besar umat manusia," kata Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/11).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP telah melakukan berbagai hal semaksimal mungkin antara lain dengan terus-menerus kampanye terkait hal itu.
Menteri Susi mencontohkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP telah melakukan sejumlah aksi seperti membagikan jaring di sejumlah muara sungai agar sampah tidak keluar dari aliran sungai menuju lautan lepas.
Meski regulasi untuk melarang penggunaan plastik bukan menjadi wewenang KKP, pihaknya tetap mendukung dan mendorong berbagai pemda agar mengeluarkan aturan yang terkait hal tersebut.
Susi berharap agar semakin banyak masyarakat yang menyadari dan tidak lagi menggunakan beragam jenis plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengajak masyarakat di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mengatasi permasalahan sampah plastik di lautan.
"Penting bagi kita untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang maritim. Salah satu isu yang menjadi tantangan bagi semua negara antara lain 'marine plastic debris'," kata Presiden Jokowi dalam penyataannya saat jamuan makan siang KTT Asia Timur (EAS) di Pusat Konvensi Suntec, Singapura, Kamis (15/11).
Menurut Presiden, laut dan samudera merupakan tanggung jawab dan masa depan seluruh negara. Dalam KTT Ke-13 EAS, Indonesia mengusulkan perlunya kerja sama pihak terkait upaya mengatasi sampah plastik di laut.
Indonesia juga mengajukan konsep Pernyataan Pemimpin EAS dalam Memberantas Sampah Plastik Laut sebagai salah satu dokumen hasil KTT Ke-13 EAS.
Presiden menjelaskan Indonesia berupaya menugaskan badan terkait di ASEAN untuk mengimplementasikan pernyataan kepada rencana aksi regional untuk penanganan sampah plastik.
"Indonesia menyampaikan penghargaan kepada EAS yang telah menyetujui usulan Indonesia, yakni EAS Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaMengenal Suku Orang Laut, Penghuni Perairan Sumatra Timur yang Dulunya Dikenal Kawanan Perompak
Salah satu masyarakat asli Sumatra Timur yang kesehariannya hidup di perairan ini berperan dalam melestarikan kehidupan bahari.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang
Kejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaPeringati Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari, Begini Asal-usulnya
Hari Peduli Sampah Nasional bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan peran aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Baca SelengkapnyaAnggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaBanyak Warga Buang Sampah di Pinggir Sungai, Pria Rembang Ciptakan Alat Pemusnah Sampah Ini
Hasil pembakaran sampah itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sementara asapnya bisa disuling menjadi pupuk cair.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya