Menteri Susi Kesal Masih Banyak Pengusaha Perikanan Manipulasi Data Ekspor
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memperlihatkan obrolannya dengan pengusaha di sebuah aplikasi chatting. Dari obrolan tersebut, Menteri Susi mengatakan bahwa pengusaha perikanan tangkap di Indonesia masih banyak yang belum patuh terhadap aturan.
Dia menjelaskan, ekspor perikanan Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Namun sebetulnya masih banyak yang belum dilaporkan.
"Ada yang WA, 'ibu saya sudah bayar tapi belum jadi-jadi. Terus satu tahun operasi 9 bulan masa dapat Rp 2 miliar saja. Saya kasih emoticon," kata Menteri Susi saat memperlihatkan tangkapan layar percakapannya dengan pengusaha di Kantor Staff Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).
Kemudian, dia melanjutkan, pengusaha tersebut bertanya sebetulnya KKP maunya apa. "Maunya apa? saya jawab lagi pakai tanda pentung (tanda seru) gitu kan jengkel juga. Jadi bu Susi mau saya lapor berapa? Benar-benar kurang ajar sekali ini namanya pengusaha sama menterinya ngomongnya begitu coba," ujarnya.
Menteri Susi telah meminta para pengusaha memperbaiki laporan pendapatannya. Bahkan bulan Agustus tahun lalu Menteri Susi mengaku telah membuat sebuah video peringatan. "Tahun lalu saya bikin video peringatan pada semua pengusaha karena dengan catatan kita kenaikan ekspor 10 sampai 12 persen itu unreportednya (tidak dilaprokan) masih eighty persen," ungkapnya.
Dia mengeluhkan kepatuhan para pengusaha masih sangat minim. Meski sudah memperbaiki laporan mereka namun masih belum jujur.
"Semua pengusaha perikanan tangkap saya mohon saudara segera memperbaiki laporan hasil tangkapannya. Ada yang Rp 300 juta jadi Rp 2 miliar. Dari 20 ton jadi 200 ton, padahal dia nangkapnya 2.000 ton. Tapi ya itu dia, dari zaman dulu kita ini selalu seperti itu, everything is unreported. Nah kita mencoba membenahi transparansi," ujarnya.
Tidak hanya ikan, ekspor mutiara pun laporannya masih dimanipulasi. Misalnya ekspor ke mutiara ke Hong Kong tercatat hanya 4,1 ton. Sedangkan data impor milik Hong Kong, disebutkan mereka telah mengimpor sebanyak 20 ton mutuara dari Indonesia.
"Yang belum open adalah data laporan dari para pengusaha yang tadi nangkap setaun 2.000 ton dia laporan cuma 200 ton. Kalau saya tekan (ditanya) kenapa kamu, (jawabnya) ibu maunya berapa. Dari Rp 200 juta naik ke Rp 300 juta naik ke Rp 2 miliar. Saya bilang belum cukup, kamu lasti lebih dari itu. Ini kepatuhan pengusaha belum cukup," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Data Lengkap KPU Umumkan Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan dan Susulan di 38 Provinsi
Secara keseluruhan proses itu berjalan di 1.113 tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaPeran 13 Prajurit Terungkap, Ada yang Menyiksa KKB, Merekam Hingga Mengirim Video
Pasal yang disematkan kepada 13 prajurit berbeda disesuaikan pelanggaran yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Data Mabes Polri, Catatan Pelanggaran hingga Kecelakaan Lalu Lintas Arus Mudik 2024
Polri mencatat bahwa telah terjadi sebanyak 213 kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya