Menteri Susi bungkam soal nasib Pulau G di tangan Menko Luhut
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan nasib proyek reklamasi Pulau G ke tangan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini terjadi setelah Luhut menggantikan posisi Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Pendapat kita sudah dimasukan ke dalam pertimbangan Menko Maritim. Dulu di Pak Ramli, tentunya sekarang langsung dihand over ke Pak Luhut," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/7).
Menurutnya, saat ini seluruh Kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perhubungan telah menyampaikan pendapatnya masing-masing akan proyek reklamasi tersebut.
"Apa yang akan Pak Luhut lakukan atas ini (pendapat) kita, ya tanya langsung ke Pak Luhut," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menghentikan reklamasi di pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena pengembang pulau G dianggap telah melakukan pelanggaran berat.
"Kami putuskan membatalkan pembangunan pulau G untuk waktu seterusnya," ujar Menko Rizal Ramli dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta.
Menko Rizal menilai, pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengembang adalah keberadaan pulau G yang dianggap membahayakan lingkungan hidup.
"Apakah itu membahayakan proyek vital yang strategis, membahayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. Nah, di bawahnya itu banyak kabel yang terkait dengan listrik, powerstation milik PLN. Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk dalam pelanggaran berat," tegasnya.
Selain itu, pembangunan pulau G juga dianggap telah mengganggu lalu lintas kapal nelayan. Padahal, sebelum pulau tersebut dibangun, nelayan dengan mudah melintas tanpa harus berputar jauh seperti saat ini.
"Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan sehingga kapal-kapal musti muter dulu. Menghabiskan solar baru bisa parkir. Ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut
Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca SelengkapnyaMau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.
Baca SelengkapnyaPeneliti Temukan Kota di Bawah Laut Berarus Deras, Diduga Peninggalan Peradaban Kuno Berusia 9.500 Tahun
Usia kota kuno ini menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Urai Kepadatan, Menko PMK: Kapal dari Merak ke Bakauheni Hanya Turun Penumpang & Langsung Kembali
"Kapal dari Merak ke Bakauheni itu hanya menurunkan penumpang, semuanya, dan langsung kembali lagi ke Merak untuk mengangkut penumpang," kata Muhadjir
Baca SelengkapnyaSisi Lain Suku Bajo di Kepulauan Togean, Menyelam di Laut hingga Kedalaman 70 Meter dengan Satu Tarikan Napas
Dulu nenek moyang mereka hidup nomaden di atas perahu.
Baca SelengkapnyaPelaku Bentrok Brimob-TNI AL di Pelabuhan Sorong Bakal Dijatuhi Sanksi Tegas
Bentrokan antara anggota Brimob Polri dan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, telah diredam.
Baca SelengkapnyaPulau di Sumenep Ini Bak Surga Dunia tapi Ditinggal Penduduknya Merantau, Intip Potretnya
Banyak warga pulau ini merantau ke kota-kota besar demi mendapatkan penghidupan lebih layak.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan
Penumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca Selengkapnya