Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad akan membenahi aspek legal dan potensi ekonomi dari pulau-pulau kecil dan terluar di kawasan perairan Republik Indonesia. Susi akan menggarap potensi dari pulau, termasuk dari basis legal dan sumber dayanya.

"Bangsa kita seharusnya bisa sejahtera dari sumber daya alam yang ada di lautan," kata Susi dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, seperti ditulis Antara, Kamis (1/12).

Menurut Susi, dari sisi legal atau aturan masih ada yang rancu serta tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja mengemukakan program pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah bertujuan mengembangkan jaringan konektivitas.

"Sentra-sentra ini terletak di pulau-pulau terluar yang semuanya daerah (penangkapan, red.) ikan, tetapi tidak punya konektivitas yang bagus," kata Sjarief Widjaja.

Menurut Sjarief, karena tidak ada konektivitas yang memadai, maka kerap ditemukan adanya hasil tangkapan ikan yang terpaksa dibuang atau dikubur secara massal.

Pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat membuka jalur pulau-pulau terluar seperti dari Saumlaki dan Kupang ke Timor Leste dan Darwin (Australia), atau jalur langsung dari Sulawesi Utara ke Palau dan Guam (AS).

Sjarief berpendapat bahwa cara tersebut merupakan terobosan karena bila ekspor ikan harus ditarik dahulu ke Jakarta sebelum dibawa ke luar negeri, maka biayanya akan jauh lebih mahal.

"Di sektor kelautan dan perikanan tidak mungkin membangun secara parsial," katanya.

Dia juga menuturkan kemajuan pembangunan berbagai SKPT seperti di Merauke yang pelabuhannya sudah selesai dan kini bergerak ke hilirnya, serta di Timika yang berdekatan dengan Freeport sehingga pihaknya juga berupaya memasukkan menu ikan ke dalam konsumsi perusahaan multinasional tersebut.